RADARMEDAN.COM, Pematang Siantar - Kesehatan masyarakat merupakan salah satu hal yang dijaga pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dengan beragam macam program untuk masyarakatnya khususnya masyarakat miskin/ tidak mampu.
Tetapi pembiayaan kesehatan masih menjadi polemik hingga saat ini karena berbagai keluhan peserta pembiayaan kesehatan.
Seperti halnya salah satu rumah sakit swasta di Kota Pematang Siantar, masih ditemukan masyarakat peserta PBI/ PBPU Pemda Simalungun yang mengeluh gegara kartu kepersertaan PBI/ PBPU Pemda Simalungun kebanyakan diblokir tanpa alasan yang jelas, sehingga sebabkan keluhan bagi pasien yang berobat di rumah sakit gegara harus mengeluarkan biaya mandiri.
Salah seorang narasumber yang ingin namanya dirahasiakan kepada wartawan media ini (16/7) menyampaikan keluhannya.
"Salah satu fakta pasien di Rumah Sakit Swasta, banyak Kepesertaan BPJS Kes (Iuran premi anggaran Pemda) tidak berlaku lagi, tanpa sepengetahuan pemegang Kartu Kepesertaan. Akibatnya, pasien kewalahan karena keberadaan ekonominya berkaitan dengan Pembiayaan Medis (Pasien Umum)," ungkapnya.
BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar melalui Ka.bag Mutu dan Layanan Peserta BPJS Kesehatan Maulina Hutajulu,SE didampingi Staff Komunikasi dan Kesekretariatan Suparli, SE menanggapi informasi tersebut, saat disambangi ke kantor BPJS Kesehatan, Jl. Perintis Kemerdekaan No.7, Timbang Galung, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Rabu (26/7) siang.
Maulina Hutajulu, SE menjelaskan beberapa produk BPJS Kesehatan seperti Bantuan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Bansos PBI JK) merupakan bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Sesuai dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bansos PBI JK hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan fakir miskin yang iurannya bersumber dari Pemerintah Pusat," ujarnya.
Maulina Hutajulu atau sering disapa dengan Uli melanjutkan, ada bantuan sosial Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (Bansos PBPU Pemda) dengan sumber iuran dari bantuan pemerintah daerah, selain itu produk PPU (Pekerja Penerima Upah) yang diperuntukan untuk karyawan, PNS, TNI/Polri, Pensiunan. Serta ada produk (PBPU)/Mandiri, merupakan peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.
Uli menjelaskan, kondisi penyebab non aktifnya peserta PBPU Pemda Simalungun, disebabkan karena data peserta yang tidak valid atau kondisi administrasi yang tidak sesuai.
"Penyebab non aktifnya kepesertaan PBPU Pemda disebabkan NIK yang tidak valid, anggaran daerah yang mengalami keterbatasan sehingga terjadi pengurangan kepersertaan PBI yang tidak mencukupi, Peserta Pindah Alamat, selain itu hasil verifikasi dari pemerintah desa atas kepesertaan PBI/PBPU Pemda Simalungun," katanya, dan menyampaikan jika hal tersebut sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 1 ayat 13 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, pasal 8 ayat 4, yang berisi tentang nomor identitas peserta.
"Data peserta PBPU Pemda yang masih aktif dan non aktif, selalu kita serahkan ke Setiap Nagori/ Desa serta Puskesmas," cetusnya.
Uli menjelaskan peningkatan jumlah kepersertaan PBPU Pemda untuk Juni dan Juli 2023.
"Kepesertaan PBPU Pemda Juni 2023 sebanyak 68.472 Peserta dan Juli 2023 sebanyak 75.459 Peserta, dalam 1 bulan meningkat cukup tinggi," bebernya.
Selain itu Maulina Hutajulu atau disapa dengan Uli, menambahkan jika BPJS Kesehatan setiap 3 bulan melakukan Forum Grup Discusion di Desa/ Nagori dan menurutnya ada 2 jenis forum yang rutin dilakukan BPJS Kesehatan seperti Forum Diskusi Kemitraan dan Forum Diskusi Kemasyarakatan.
Saat wartawan menanyakan tentang anggaran Pemda yang disetorkan sebagai iuran peserta PBPU Pemda yang sebelumnya aktif tetapi tetiba non aktif, sehingga, dapatkah peserta mengklaim iuran yang disetorkan Pemda sebelumnya, untuk dicairkan dalam bentuk tunai.
Ka.bag Mutu dan Layanan Peserta Maulina Hutajulu,SE menjawab, "Tidak Bisa, tetapi ada namanya sistem mutasi kepesertaan, misalkan peserta tersebut merupakan golongan ekonomi mampu atau lainnya maka akan di non aktifkan dan itu semua sesuai arahan Pemda ke kita sesuai Nota Kesepakatan Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun," cetusnya.
"Dalam hal Pengesahan atau perubahan Peserta PBPU Pemda, Usulan anggaran, dan lainnya merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Simalungun Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun," Tutup Maulina Hutajulu, SE dan memperkenalkan Kanal layanan BPJS Kesehatan seperti Aplikasi Mobile JKN menggunakan aplikasi android, Pandawa dengan nomor layanan 08118165165, CHIKA (Chat Asistent client) dengan nomor layanan 08118750400 dan kanal ini melayani setiap orang untuk memeriksa kepesertaan dan terakhir Mobile Costumer servis (MCS) yang berfungsi untuk sosialisasi kesetiap desa/Nagori, pembayaran iuran, pendaftaran peserta mandiri, dan lainnya.
Penulis : Andrew T Panjaitan, ST/PE
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
RADARMEDAN.COM - Maxus Indonesia resmi meluncur di Medan melalui pameran dan konferensi pers yang digelar di Sun Plaza Mall, Jumat 31/10/2025. Pameran produk ini berlangsung hingga 2 November 2025 dan menjadi langkah perusahaan dalam memperluas jejaknya di wilayah Sumatera Utara, sekaligus menegaskan komitmen mendukung program kendaraan . . .
RADARMEDAN.COM - Sebanyak 53 orang Pejabat Fungsional diambil sumpah janji dan dilantik oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di ruang rapat III, Balai Kota, Rabu (22/10/25). Para Pejabat Fungsional ini berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/ Janji Pejabat Fungsional . . .
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., resmi melantik Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Dr. Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kapolrestabes Medan. Upacara serah terima jabatan (Sertijab) berlangsung di Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, . . .
.jpg)
