Keterangan Gambar : Didampingi Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara (GOKESU) menyampaikan pernyataan sikap pasca pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL). Rabu 28/1/2026. (Ist)
RADARMEDAN.COM, TOBA - Didampingi Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara (GOKESU) menyampaikan pernyataan sikap pasca pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Rilis yang diterima Radarmedan.com dari Ketua Sekber Gokesu Pastor Waldensius Sitanggang, penyampaian sikap tersebut digelar di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun, Silangit, Rabu (28/1/2026).
Dalam pernyataannya, Sekber Gokesu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Menteri Kehutanan, serta instansi pemerintah terkait atas keputusan mencabut izin PBPH PT TPL dan sejumlah perusahaan lainnya. Sekber menilai langkah tersebut sebagai keputusan penting dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup, khususnya di wilayah Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba yang selama ini mengalami tekanan ekologis serius hingga memicu bencana ekologis secara masif.
Sekber Gokesu menegaskan bahwa pencabutan izin PBPH PT TPL harus menjadi pintu masuk bagi negara untuk memulihkan kondisi alam dan mengembalikan hak-hak masyarakat, terutama hak atas wilayah adat yang selama ini dikuasai perusahaan. Menurut Sekber, pemulihan hak masyarakat adat merupakan kewajiban konstitusional negara yang tidak boleh diabaikan.
Selain itu, Sekber mendesak pemerintah agar segera melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh terhadap kawasan hutan yang mengalami kerusakan parah akibat aktivitas PT TPL selama hampir empat dekade. Pemulihan hutan dinilai penting untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan Tapanuli Raya sekaligus mencegah terulangnya bencana ekologis di masa mendatang.
Sekber Gokesu juga menyatakan dukungan terhadap langkah Kementerian Lingkungan Hidup yang telah menggugat PT Toba Pulp Lestari secara perdata ke pengadilan. Lebih lanjut, Sekber mendorong pemerintah untuk menempuh jalur hukum pidana terhadap PT TPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat aktivitas perusahaan tersebut dinilai telah berkontribusi besar terhadap terjadinya banjir bandang dan longsor di wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Dalam pernyataan sikapnya, Sekber dengan tegas menyerukan agar pemerintah tidak menerbitkan izin baru bagi perusahaan-perusahaan ekstraktif di wilayah Tapanuli Raya. Penghentian ekspansi industri ekstraktif disebut sebagai syarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta kesejahteraan seluruh makhluk hidup, sekaligus sebagai bentuk konsistensi kebijakan pemerintah yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat.
Sekber Gokesu juga mendesak pemerintah untuk menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pasca pencabutan PBPH PT TPL. Pemerintah diminta melibatkan organisasi masyarakat sipil, termasuk gereja, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, serta para korban bencana, guna mencegah lahirnya kebijakan baru yang kontraproduktif.
Selain isu lingkungan dan kebijakan, Sekber Gokesu turut menuntut agar PT Toba Pulp Lestari bertanggung jawab penuh terhadap para pekerja dengan memenuhi seluruh hak karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pengecualian dan tanpa mengorbankan kesejahteraan buruh.
Pernyataan sikap ini berlangsung dengan tertib dan menjadi penegasan sikap moral serta keberpihakan gereja dan masyarakat sipil terhadap keadilan ekologis dan sosial di kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya.(HM)
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
RADARMEDAN.COM - Maxus Indonesia resmi meluncur di Medan melalui pameran dan konferensi pers yang digelar di Sun Plaza Mall, Jumat 31/10/2025. Pameran produk ini berlangsung hingga 2 November 2025 dan menjadi langkah perusahaan dalam memperluas jejaknya di wilayah Sumatera Utara, sekaligus menegaskan komitmen mendukung program kendaraan . . .
RADARMEDAN.COM - Sebanyak 53 orang Pejabat Fungsional diambil sumpah janji dan dilantik oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di ruang rapat III, Balai Kota, Rabu (22/10/25). Para Pejabat Fungsional ini berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/ Janji Pejabat Fungsional . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
.jpg)
