Dugaan Pungli Bantuan Sosial Mencuat di Desa Banuaji II Tapanuli Utara, Ini Kata Inspektorat

RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Masyarakat Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, diduga menjadi korban pungutan liar terkait penyaluran bantuan sembako. Pungutan tersebut disebut dilakukan melalui perangkat desa atas arahan kepala desa setempat.

Informasi itu mencuat setelah tim media dan lembaga swadaya masyarakat turun langsung ke Kantor Desa Banuaji II untuk mengonfirmasi dugaan pungutan yang dibebankan kepada warga agar bisa menerima paket sembako.

Hasil konfirmasi di lapangan menunjukkan adanya pengakuan dari salah satu perangkat desa. Kaur Desa Banuaji II, Lisbet Hutapea, membenarkan adanya pengutipan biaya dari masyarakat sebelum sembako diserahkan.

“Memang betul ada dilakukan pengutipan dari masyarakat supaya bisa dapat sembako, dan itu pun harus ditulis dulu nama, tanda tangan, serta biaya yang ditentukan baru bisa diserahkan sembakonya sesuai dengan arahan kepala desa,” ujarnya saat ditemui di Kantor Desa Banuaji II, Rabu (28/1/2026).

Lisbet menegaskan pungutan tersebut dilakukan atas perintah kepala desa. Ia mengaku tidak berani bertindak tanpa instruksi pimpinan.

“Mana berani kami menerima kalau tidak ada perintah dari pimpinan. Ibu kades yang memerintahkan memungut biaya itu, katanya untuk bongkar muat dan biaya sewa mobil,” katanya.

Saat ditanya terkait asal bantuan sembako tersebut, Lisbet mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber bantuan yang dibagikan kepada warga.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara, Manapang Simamora, menyayangkan dugaan praktik pungutan liar yang terjadi di desa tersebut. Ia menegaskan bahwa pungutan dalam bentuk apa pun terhadap bantuan sosial tidak dibenarkan.

“Terima kasih atas informasinya, akan kita tindak lanjuti laporannya. Tidak dibenarkan melakukan kutipan dalam bentuk apa pun, apalagi sifatnya bantuan sosial terhadap masyarakat. Jika hal itu terbukti, jelas ada sanksinya. Ini akan segera ditindaklanjuti. Hal ini juga sudah pernah ditegaskan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Manapang saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Pantauan di lapangan, paket sembako yang diterima warga Desa Banuaji II berisi beras 5 kilogram, satu kaleng kecil sarden, minyak goreng merek Sanoli 1 kilogram, serta lima bungkus mi instan.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Utara sebelumnya menyerahkan sebanyak 365 paket sembako, lima kardus popok bayi, lima kardus pembalut, serta lima goni pakaian. Pihak BPBD menyebut bantuan tersebut dijemput langsung oleh kepala desa.

“Paketnya dijemput jam 9 malam hari Senin 26 Januari 2026 oleh kepala desa,” kata Elsa Situmorang dari BPBD Tapanuli Utara.

Sebagai informasi, praktik pungutan liar dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana penjara hingga sembilan tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 melarang perangkat desa melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang. 
Dahlia'S/PE

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan