Keterangan Gambar : Kepala babi yang di kirim ke jurnalis Tempo (Foto : Dokumen Tempo)
RADARMEDAN.COM - Redaksi Tempo diguncang aksi teror setelah menerima paket misterius berisi kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana alias Cica. Paket tersebut tiba Rabu (19/3/2025) lalu, namun baru dibuka Kamis (20/3) sore saat Cica kembali dari liputan. Kepala babi itu terbungkus kardus, styrofoam, dan plastik, dengan kondisi kedua telinga terpotong. Tidak ada surat ancaman, hanya tulisan "Cica" yang merujuk pada host program Sinar Bocor Alur Politik Tempo.
Bau busuk yang menyengat memaksa staf membawa paket ke luar gedung sebelum membukanya.
Respons Internal dan Kecaman Publik
Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, mengonfirmasi insiden ini sebagai upaya intimidasi.
"Ini jelas ditujukan untuk menakut-nakuti kami," ujarnya.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras aksi tersebut, menyebutnya sebagai bukti kegagalan negara dalam menjamin kebebasan pers.
"Pemerintah dan aparat lamban merespons kekerasan terhadap pers. Ini menunjukkan Indonesia bukan negara hukum yang demokratis," tegas YLBHI dalam pernyataan resmi.
Dewan Pers: Teror dari Pihak Terpojok
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan bahwa pengiriman kepala babi adalah bentuk kekerasan sistematis untuk membungkam media.
"Pelaku mungkin merasa terpojok oleh pemberitaan, tapi tidak mau bertanggung jawab secara hukum," katanya.
Ninik mengimbau masyarakat menggunakan hak jawab jika keberatan dengan pemberitaan, alih-alih melakukan teror.
Pemerintah: Awas Ada Upaya Pecah Belah
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkumdigi) Meutya Hafid menyayangkan insiden ini dan mendorong pelaporan ke polisi.
"Presiden Prabowo tetap menjunjung kebebasan pers," tambahnya. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menduga ada pihak yang ingin memecah belah. "Ini mungkin bagian dari agenda tertentu," ujarnya, meski enggan merinci.
Laporan ke Bareskrim dan Dasar Hukum
Tempo telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri (No. STTL/153/III/2025/BARESKRIM). Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), Erick Tanjung, menjelaskan dua pasal yang dikenakan: Pasal 18 Ayat 1 UU Pers (ancaman 2 tahun penjara) dan Pasal 335 KUHP tentang intimidasi.
"Prosesnya rumit karena penyidik awalnya tidak paham kaitan UU Pers dengan tindak pidana ini," ujar Erick.
Dampak Jangka Panjang: Kebebasan Pers di Ujung Tanduk
Insiden ini memperpanjang daftar kekerasan terhadap pers di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, serangan terhadap jurnalis semakin brutal, bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang dinilai represif. YLBHI mencatat, pemerintah dan DPR kerap mengabaikan suara kritis dengan dalih kedaulatan negara.
Tempo dan jaringan masyarakat sipil terus mendesak aparat untuk mengusut tuntas kasus ini, menjadikannya ujian bagi komitmen Indonesia dalam melindungi kebebasan pers.(r-kom/red/PE)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)