Kesehatan Masyarakat Sumut Naik Kelas, Umur Harapan Hidup Meningkat dan Angka Kematian Ibu Turun
Oleh : Radar Medan | 29 Mei 2026, 14:01:49 WIB | 👁 16 Lihat Kesehatan
Keterangan Gambar : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, di dampingi sejumlah OPD dan Bupati Langkat, meninjau langsung Posyandu Pembantu (Postu) serta berdialog dengan masyarakat Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sast melakukan kunjungan kerja, baru-baru ini.
RADARMEDAN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sepanjang tahun 2025. Keberhasilan tersebut dinilai tidak terlepas dari peran besar Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melalui penguatan program kesehatan yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Melalui visi Kolaborasi Sumut Berkah, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sukses melampaui sejumlah target indikator makro kesehatan, ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) serta turunnya Angka Kematian Ibu (AKI) secara signifikan hingga melampaui target nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Muhammad Faisal Hasrimy mengatakan, dari tujuh indikator kinerja utama, lima di antaranya berhasil direalisasikan dengan capaian di atas 100 persen.
“Ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan pendekatan holistik yang dilakukan bersama antara instansi pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam penguatan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi di Sumut,” ujar Faisal Hasrimy, Jumat (29/5/2026).
Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 yang telah direviu Inspektorat Provinsi Sumut, mayoritas indikator kinerja utama program kesehatan berhasil melampaui target yang ditetapkan.
Salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumut. Pada tahun 2025, UHH Sumut mencapai 74,19 tahun atau melampaui target perjanjian kinerja sebesar 74,01 tahun dengan capaian 100,24 persen.
“Angka ini menunjukkan tren positif yang konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. UHH tahun 2024 sebesar 73,90 tahun dan tahun 2023 sebesar 73,67 tahun. Meningkatnya usia harapan hidup ini sekaligus menjadi penanda bahwa kualitas hidup dan akses terhadap fasilitas kesehatan di Sumut semakin membaik,” kata Faisal.
Prestasi paling menonjol tercatat pada peningkatan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) di Sumatera Utara berhasil ditekan hingga mencapai 45,38 per 100.000 kelahiran hidup (KH), jauh lebih baik dari target awal sebesar 65,78 per 100.000 KH atau dengan capaian 131,01 persen.
Capaian tersebut juga berada jauh di bawah rata-rata nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 85,17 per 100.000 KH.
Penurunan AKI turut diiringi membaiknya Angka Kematian Bayi (AKB) yang terealisasi sebesar 3,20 per 1.000 kelahiran hidup, lebih baik dari target 3,28 per 1.000 KH dengan capaian 102,44 persen.
“Implementasi wajib pelaporan by name by address melalui Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dari Kementerian Kesehatan terbukti efektif membantu fasilitas layanan kesehatan merespons cepat potensi risiko kematian ibu dan bayi,” ujar Faisal.
Dinkes Sumut juga berhasil memperluas jaminan perlindungan sosial kesehatan masyarakat. Indikator cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencatat hasil 100,67 persen dari target 98,6 persen. Dengan capaian tersebut, Sumatera Utara berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat tidak lagi terkendala biaya saat berobat.
Dari sisi mutu pelayanan, persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti puskesmas dan rumah sakit yang meraih akreditasi paripurna meningkat signifikan menjadi 53,96 persen, melampaui target 41,1 persen dengan capaian 131,29 persen.
Meski mencatat banyak capaian positif, Dinkes Sumut tetap memberi perhatian khusus terhadap indikator angka kesakitan (morbiditas) yang terealisasi 10,43 persen dari target 10,03 persen atau dengan capaian 96,01 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi tantangan perubahan lingkungan serta beban ganda penyakit menular dan tidak menular.
Sementara itu, untuk prevalensi stunting pada balita, Dinkes Sumut masih menunggu rilis resmi analisis data final dari Kementerian Kesehatan.
Keberhasilan sepanjang tahun 2025 tidak membuat Pemprov Sumut berpuas diri. Tahun ini, Dinkes Sumut terus mengakselerasi berbagai program promotif dan preventif melalui perluasan akses layanan kesehatan primer berbasis digital, penguatan posyandu aktif di tingkat desa, serta intervensi gizi terpadu guna menuntaskan stunting secara holistik.
“Pemprov Sumut berkomitmen penuh memastikan bahwa status UHC dan peningkatan indeks kesehatan ini bukan sekadar pencapaian angka di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh setiap lapisan masyarakat Sumut menuju lingkungan yang sehat, berkah, dan sejahtera,” ujar Faisal.(FS)/PE
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut.
Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran.
Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU
RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .