RADARMEDAN.COM - Kasus suap kader PKS Gatot Pujonugroho selaku Gubernur Sumatera Utara pada periode 2011 - 2014 yang lalu sesungguhnya telah menyeret semua kader partai yang duduk di DPRD Sumut terutama periode 2009 - 2014.
Demikian ditegaskan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba di Gedung DPRD Sumut, Rabu (5/2).
"Dari sisi hukum tentu kita harus menghormati dan mengikuti semua proses hukum tersebut, yang bersalah ya harus terima mendapatkan hukum" ujar Mangapul
"Dari sisi politik tentu berbeda, bahwa Gatot Pujonugroho sebagai Gubsu yang memberi suap saat itu merupakan kader PKS, Ketua DPRD Kader Golkar, Wakil-wakil Ketua DPRD dari PKS, PAN, PDI Perjuangan dan Hanura semuanya sudah di vonis KPK" lanjut Mangapul
Kemudian, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Sumut mengatakan bahwa seluruh ketua-ketua Fraksi di DPRD Sumut pada periode itu juga telah ditetapkan tersangka dan sudah jatuh vonis. Itu artinya semua partai terseret kasus suap Gatot tersebut. Tidak hanya satu partai saja.
Namun menurun Mangapul masih ada yang janggal. Bahwa KPK belum maksimal menyentuh semua pihak terutama eksekutif dan pemberi dana suap.
"KPK jangan hanya fokus kepada legislatif dalam kasus suap kader PKS itu, semua pihak yang terlibat dalam kasus suap itu harus turut di proses hukum, yaitu eksekutif dan termasuk yang memberikan dana" tegas Mangapul
"Ada 100 anggota DPRD, dalam tuduhannya menerima suap 200 juta hingga 300 juta, bahkan para pimpinan dewan menerima lebih dari itu, berarti secara kumulatif ada dana sekitar 30 M untuk menyuap anggota DPRD. Dari mana dan itu" tanya Mangapul
"Berarti ada orang yang tak sembarangan dan kuat untuk menyokong dana tersebut, maka menurut saya KPK harus mengusut siapa-siapa saja penyokong dana suap itu" imbuhnya
Mangapul meminta agar ada perimbangan dalam penanganan kasus ini, sebab dari pihak legislatif dalam hal ini DPRD Sumut sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan sudah ada yang menjalani hukuman.
Artinya, sebut Mangapul, kita minta tidak hanya dari DPRD saja yang diproses hukum, tapi yang melakukan komunikasi juga, dimana kepala dinas-kepala dinas pada saat itu (pihak eksekutif) nya harus diperiksa juga, dikenakan hukuman karena ini kesalahan kolektif.
"Tentu harus ditelusuri semua dong, supaya semua clear, sehingga aspek hukumnya berjalan dengan baik. Yang melakukan upaya pemberian gratifikasi juga dihukum," ujarnya.
Diungkapkan Mangapul, ada trias politika yang diatur dalam undang-undang, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.
"Apakah eksekutif bisa berdiri sendiri, tidak toh. Apakah DPRD ini ujuk-ujuk datang gratifikasi, tidak toh. Kemudian apakah ketika tidak ada sebuah kesalahan atau kejanggalan dipihak eksekutif, hak interplasi itu yang harus ditakutkan, tidak toh. Maka rumusnya adalah ketika ada asap pasti ada api," kata Mangapul.
Artinya sebut Mangapul, ketika ada interplasi, muncul ketakutan, ada upaya membangun konsensus, kemudian ada upaya-upaya mencari jalan tengah, maka muncul kasus ini.
Dijelaskan Mangapul bahwa kasus hukum yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, yang menjadi objek penegakan hukum pertama dipihak legislatif (DPRD Sumut) dan hal itu merupakan kesalahan kolektif.
"Biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi cermin menatap masa depan bagi legislatif di Sumut," katanya.
Lembaga legislatif harus terus diselamatkan, karena dalam sistem politik presidential dan demokrasi terbuka ini, legisltaif masih satu-satunya lembaga perwakilan rakyat untuk memperjuangkan aspirasi terhadap hajat hidulnya, pungkas Mangapul (Perjuangansumut)/PE
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
RADARMEDAN.COM - Maxus Indonesia resmi meluncur di Medan melalui pameran dan konferensi pers yang digelar di Sun Plaza Mall, Jumat 31/10/2025. Pameran produk ini berlangsung hingga 2 November 2025 dan menjadi langkah perusahaan dalam memperluas jejaknya di wilayah Sumatera Utara, sekaligus menegaskan komitmen mendukung program kendaraan . . .
RADARMEDAN.COM - Sebanyak 53 orang Pejabat Fungsional diambil sumpah janji dan dilantik oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di ruang rapat III, Balai Kota, Rabu (22/10/25). Para Pejabat Fungsional ini berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/ Janji Pejabat Fungsional . . .
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., resmi melantik Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Dr. Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kapolrestabes Medan. Upacara serah terima jabatan (Sertijab) berlangsung di Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, . . .
.jpg)
