Keterangan Gambar : Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, usai mengadakan pemeriksaan menyampaikan beberapa temuan saat ditemui wartawan. Selasa 22/7 (Foto : Heryanson Munthe)
RADARMEDAN.COM - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara periksa Wali Kota Medan atas kebijakan parkir berlangganan yang diterapkan di Kota Medan sejak 1 Juli 2024. Wali Kota Medan tidak hadir pada pemeriksaan ini, namun diwakili oleh Inspektur Kota Medan Sulaiman Harahap, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis.
Pemeriksaan yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB ini molor karena pihak terperiksa belum berada di lokasi hingga pukul 15.00 WIB, namun hadir sekira pukul 15.30 dan pemeriksaan dilangsungkan di lantai II kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa 22/7.
Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, usai mengadakan pemeriksaan menyampaikan beberapa temuan saat ditemui wartawan.
“Kami pada dasarnya menyampaikan bahwa kami tidak mengatakan Untuk membatalkan kebijakan tersebut, tapi perlu penataan atau perbaikan kembali dari sisi regulasi,” papar James mengawali.
Ia menambahkan Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai penyelenggara parkir berlangganan masih dalam proses penyusunan pedoman teknis pelaksanaan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024.
“Peraturan ini ditetapkan pada 26 Juni 2024 dan diterapkan mulai 1 Juli 2024. Namun, tahap sosialisasi belum dilakukan dengan baik,” tambahnya. Ombudsman RI pernah mengundang Wali Kota Medan pada 28 Juni 2024 untuk membahas hal ini, tetapi undangan tersebut tidak dipenuhi karena kesibukan Wali Kota.
Ombudsman RI menganjurkan agar Inspektur Kota Medan dan Kepala Dinas Perhubungan segera melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat.
James juga menekankan pentingnya melakukan sosialisasi, dengan mententukan satu titik sampling saja terlebih dahulu.
“Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan bahwa saat ini masih dalam tahap sosialisasi,” tambahnya.
James menyoroti bahwa Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 hanya mengatur penataan dan retribusi parkir di tepi jalan, tanpa mengatur parkir khusus, parkir bahu jalan, dan sebagainya.
“Kami menyarankan agar lokasi penerapan parkir berlangganan kategori parkir tepi jalan ditetapkan dalam lampiran pedoman teknis pelaksanaan,” jelas James.
Ombudsman RI berkomitmen untuk terus mendalami aspek regulasi dan hasil lapangan terkait kebijakan ini.
“Kami akan menyimpulkan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan untuk memberikan masukan kepada Wali Kota Medan,” tutup James.
James berharap temuan ini memberi masukan kepada Pemerintah Kota Medan untuk dapat segera memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan parkir berlangganan demi kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Saat ditanya wartawan apakah ada sanksi, james menambahkan bahwa saat ini masih tahap sosialisasi, jadi tidak akan ada tindakan hukum sebelum ada regulasi yang ditetapkan.(HM/PE)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)