Keterangan Gambar : Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Sosialisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Rabu (12/11/2025).
RADARMEDAN.COM, PEMATANGSIANTAR - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Sosialisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., diwakili Plt Asisten Administrasi Umum, Rosion Julietta Hutauruk, S.H., M.Si., tersebut merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Narasumber pada kegiatan itu yakni perwakilan dari Kantor Pusat PT Bank Sumut, Muhammad Farid, serta Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kota Pematangsiantar, Gabriel Pandiangan. Acara dipandu oleh Kabid Perumahan Dinas PKP Kota Pematangsiantar, Eva Imelda Sihombing.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemko Pematangsiantar, PT Bank Sumut, dan pihak pengembang.
Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, melalui Plt Asisten Administrasi Umum, Rosion Julietta Hutauruk, menyampaikan bahwa rumah merupakan kebutuhan primer karena termasuk salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia, selain pangan dan sandang. Kebutuhan ini bersifat mendasar serta mutlak untuk kelangsungan hidup dan perlindungan diri.
“Kebutuhan dasar tempat berlindung, beristirahat, dan tempat keluarga bernaung. Tanpa tempat tinggal yang layak, kebutuhan dasar manusia dianggap belum terpenuhi. Berdasarkan data BPS, terdapat 9,9 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah. Karena itu, pemerintah pusat mencanangkan Program 3 Juta Rumah,” terangnya.
Dalam rangka memenuhi Program 3 Juta Rumah, lanjutnya, Kementerian PUPR bekerja sama dengan pengembang dan perbankan. Setiap rumah akan mendapatkan subsidi serta berbagai keringanan yang disalurkan melalui bank yang bermitra dengan pemerintah dan pengembang.
“Adapun program yang dicanangkan saat ini adalah FLPP. Target FLPP adalah masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk ASN dan PPPK. Berdasarkan data BKPSDM, terdapat sekitar 800 ASN dan PPPK yang belum memiliki rumah. Hal ini menjadi perhatian kita bersama. Dengan adanya program FLPP, diharapkan mereka segera dapat memiliki rumah,” jelasnya.
Ia menambahkan, FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan program subsidi dari pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Program ini memberikan kemudahan berupa suku bunga tetap yang rendah, cicilan ringan, uang muka terjangkau, serta dukungan lain seperti bantuan uang muka.
“Program ini nantinya akan dijelaskan dan disosialisasikan oleh pihak perbankan serta pengembang. Diharapkan seluruh ASN dan PPPK yang hadir dapat menyimak dan memahami hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan program ini,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PKP Kota Pematangsiantar, Ir. Christina Risfani Sidauruk, dalam laporannya menyampaikan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah. Berdasarkan data BPS, masih terdapat 9,9 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bekerja sama dengan pengembang dan perbankan di seluruh Indonesia. Salah satu sasaran yang mudah diakses adalah ASN dan PPPK.
Peserta sosialisasi terdiri atas ASN dan PPPK di lingkungan Pemko Pematangsiantar yang telah menyerahkan data belum memiliki rumah serta berminat memiliki rumah melalui program ini.
Masih kata Risfani, kegiatan ini bertujuan menyosialisasikan Program Kredit Kepemilikan Rumah melalui FLPP yang akan dijelaskan pihak bank dan pengembang perumahan. Dengan demikian, Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan.
“Sasaran awal dalam kegiatan ini adalah ASN dan PPPK yang belum memiliki rumah,” ujarnya.
Usai kegiatan, Pimpinan Bank Sumut Cabang Pematangsiantar, Subhan Pardosi, menyampaikan bahwa pihaknya memprioritaskan program ini bagi ASN dan PPPK.
“Ini adalah tahap pertama, dan target Bapak Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, adalah memprioritaskan ASN dan PPPK. Kami dari pihak perbankan akan terus mengawal dan memfasilitasi,” jelasnya. (Jait)/pe
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
_JPG.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
