Pertanian Sekarat di Negeri Agraris

RADARMEDAN.COM - Setiap kali pejabat naik podium dan menyebut Indonesia sebagai negeri agraris, ada satu pertanyaan yang seharusnya kita ajukan dengan serius: Agraris untuk siapa? Untuk petani yang menjual gabah di bawah harga pokok produksi? Untuk buruh tani yang tidak punya lahan sejengkal pun? Atau hanya untuk retorika pidato yang terdengar gagah tetapi tidak mengubah apa pun di lapangan?

Sudah terlalu lama kita membiarkan gelar itu berdiri sendiri, dipajang seperti piala tua di lemari kaca, tanpa pernah benar-benar memeriksa kondisi nyata di baliknya. Gelar itu diulang-ulang di buku pelajaran, di sambutan upacara, di kampanye pemilu, namun tidak pernah benar-benar dibuktikan dengan keberpihakan. Dan ketika kita akhirnya mau melihat lebih dekat, yang kita temukan bukan kemegahan yang dijanjikan melainkan keretakan yang sudah lama dibiarkan melebar tanpa ada yang peduli untuk menambalnya.

Faktanya, di balik klaim keagungan itu, sektor pertanian Indonesia sedang berjalan menuju tebing. Lahan sawah makin sempit, petaninya makin tua, generasi mudanya makin jauh dari ladang, dan negara justru makin dalam mengimpor bahan pangan dari luar negeri.

Ironi ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ia adalah hasil dari puluhan tahun kebijakan yang setengah hati, prioritas pembangunan yang salah arah, dan pengabaian sistematis terhadap nasib jutaan petani di seluruh pelosok negeri.

Selama ini kita lebih suka membangun infrastruktur megah di atas tanah yang dulu ditanami padi, lalu bangga dengan angka pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat sementara di balik angka itu, perut petaninya tetap kosong dan hidupnya tetap terjepit di garis kemiskinan.

Ambil satu contoh paling nyata: alih fungsi lahan. Data Lahan Dasar KSA mencatat luas lahan baku sawah nasional menyusut dari 7,46 juta hektare pada 2019 menjadi 7,38 juta hektare pada 2024. Penurunan terbesar terjadi di Pulau Jawa, justru wilayah yang selama ini memasok pangan untuk ratusan juta orang. Ini bukan angka kecil ini adalah ribuan hektare sawah produktif yang hilang ditelan perumahan, kawasan industri, dan jalan tol atas nama pembangunan dan kepentingan nasional.

Yang lebih menyakitkan, kita sebenarnya punya undang-undang yang dirancang khusus untuk melindungi lahan pertanian, yaitu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun undang-undang itu nyaris mandul karena dilangkahi oleh UU Cipta Kerja yang membuka pintu lebar bagi alih fungsi lahan demi Proyek Strategis Nasional.

Hukum melindungi sawah di satu sisi, hukum lain menggusurnya di sisi lain dan petanilah yang selalu kalah di tengah kontradiksi kebijakan yang tidak pernah benar-benar diselesaikan ini.

Ketika lahan menyempit, hasilnya pun tak lagi mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2024, Indonesia mengimpor 4,046 juta ton beras, 2,8 juta ton kedelai, 4,09 juta ton gula, serta 11,4 juta ton gandum. Negeri yang tanahnya bisa ditanami hampir apa saja dan curah hujannya menjamin kesuburan sepanjang tahun, tetap harus mengeluarkan devisa besar untuk membeli pangan dari luar.

Ini bukan sekadar masalah ekonomi ini adalah soal kedaulatan bangsa yang sesungguhnya. Negara yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri adalah negara yang hidupnya bergantung pada kebijakan pihak lain. Ketika harga pangan global bergejolak atau negara eksportir tiba-tiba membatasi kiriman karena krisis di negaranya sendiri, Indonesia tidak punya pilihan selain menurut dan membayar berapapun harganya.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah siapa yang akan mengurus sawah itu sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. BPS mencatat rata-rata usia petani Indonesia kini menyentuh 55 tahun usia senja bagi pekerjaan fisik seperti membajak, menanam, dan memanen di bawah terik matahari setiap harinya. Sensus Pertanian 2023 menunjukkan hanya 11,5 persen petani yang berusia di bawah 34 tahun, turun dari 12,8 persen satu dekade sebelumnya.

Tren penurunan ini berbahaya dan nyaris tak terdengar gaungnya di ruang-ruang pengambilan kebijakan. Artinya, dalam dua dekade ke depan, jumlah petani aktif akan anjlok drastis tanpa ada pengganti yang memadai untuk mengisi kekosongan itu. Anak-anak muda bukan tidak mau bertani karena malas atau tidak mencintai tanah air. Mereka tidak mau karena sudah menyaksikan buktinya langsung di depan mata: orang tua mereka membungkuk dari pagi hingga sore di sawah bertahun-tahun, dan tetap tidak bisa menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Lalu mengapa harus mengikuti jalan yang sama?

Itulah akar persoalan yang sesungguhnya. Pertanian di Indonesia belum menjadi profesi yang bermartabat dan menjanjikan secara ekonomi. Petani gurem yang menggarap lahan kurang dari 0,5 hektare jumlahnya justru meningkat hingga 2,64 juta orang dalam satu dekade terakhir, bukan menyusut seperti yang diharapkan.

Harga gabah kerap jatuh saat musim panen raya tiba karena tidak ada mekanisme penyangga harga yang kuat dan konsisten dari pemerintah. Pupuk bersubsidi sering langka di tingkat desa, sementara harga pupuk nonsubsidi terus merangkak naik dan melampaui kemampuan petani kecil yang modalnya terbatas. Infrastruktur irigasi di banyak daerah rusak dan bertahun-tahun dibiarkan tanpa perbaikan yang serius. Dan ketika masa panen tiba pun, petani tetap tidak punya daya tawar: tengkulak yang menentukan harga sesuka hati, sementara petani hanya bisa menerima atau membiarkan hasil panennya membusuk di ladang tanpa ada jalan keluar lain yang tersedia.

Pemerintah memang tidak sepenuhnya berdiam diri menghadapi semua ini. Program cetak sawah baru, optimasi lahan rawa, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penggunaan teknologi drone dan mekanisasi pertanian modern terus digaungkan di berbagai forum dan konferensi nasional. Stok beras nasional pada awal 2025 bahkan disebut mencapai tiga juta ton, angka tertinggi dalam dua dekade terakhir.

Tetapi perlu dicatat dengan jujur dan tanpa basa-basi: lonjakan produksi itu lebih banyak disumbang oleh faktor musiman yang kebetulan menguntungkan, bukan oleh lompatan produktivitas yang sistemik dan berkelanjutan.

Program tersebut cenderung menyentuh permukaan tanpa berani menyelesaikan akar masalah. Cetak sawah baru tidak berarti banyak jika sawah lama terus dikorbankan demi proyek yang menggiurkan investor. Rehabilitasi irigasi pun tidak akan membawa perubahan jika petaninya makin menua dan tidak ada generasi penerus yang disiapkan. Tanpa keberpihakan yang menyeluruh dan konsisten, semua itu hanyalah tambal sulam yang terlihat sibuk tetapi tidak menyembuhkan luka.

Indonesia tidak bisa terus hidup dari warisan tanah subur nenek moyang sambil membiarkan mereka yang merawat tanah itu makin terpinggirkan dan dilupakan generasi demi generasi.

Pertanian bukan sekadar salah satu sektor ekonomi di antara banyak sektor lainnya ia adalah fondasi ketahanan, identitas, dan kedaulatan bangsa yang paling mendasar. Ketika fondasi itu retak, tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada jalan tol, dan tidak ada angka investasi sebesar apa pun yang bisa menopang beratnya.

Sudah saatnya kebijakan berpihak secara nyata kepada petani: perlindungan lahan yang tidak bisa diterobos oleh proyek mana pun, harga pangan yang adil dan terjamin lewat regulasi yang tegas, akses modal yang terbuka lebar, serta ekosistem pertanian membuat anak muda mau kembali ke desa bukan karena terpaksa, melainkan karena bertani adalah pilihan yang bermartabat dan menjanjikan masa depan yang layak.

Selama itu belum terwujud, gelar negeri agraris hanyalah kebanggaan semu yang kita wariskan kepada generasi yang sawahnya sudah lama kita jual diam-diam, dan kita bahkan tidak merasa bersalah karenanya.

Penulis : Namira Nur Rabi’a, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis.

Red/HM

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan