RADARMEDAN.COM - Program 100 hari kerja bukanlah sesuatu yang asing kita dengar, pernyataan program 100 hari kerja pertama kali dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt pada tahun 1933. Program 100 hari kerja menjadi tren para pemimpin dunia sampai kepada pemimpin daerah dalam kebijakan jangka pendek untuk menarik perhatian masyarakat maupun lawan politiknya.
Vibrasi kebijakan program 100 hari ini menjadi sebuah komoditi pencitraan para kepala daerah, dan itu adalah hal lumrah dan tak perlu diperdebatkan. Persepsi masyarakat akan kebijakan bupati terpilih entah itu dianggap kebijakan populis atau tidak oleh para pemerhati pemerintahan dan masyarakat tidak perlu kita jadikan sebuah polemik, kesempatan 100 hari bila dipergunakan dengan baik maka ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat menyangkut kinerja kepemimpinan. Kritik, saran dan masukan dari masyarakat diperlukan sebagai ruang evaluasi dalam proses menuju target yang ingin dicapai dalam keberhasilan kinerja.
Kepala daerah yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menampung segala masukan, memilah, menganalisa dan memaksimalkan fungsi perangkat kerja ASN di bawah kepemimpinannya akan menguatkan legitimasi pencapaian kinerja pemimpin daerah.
Seorang pemimpin daerah yang terpilih tentunya membutuhkan dukungan masyarakat tidak hanya dari pemilihnya namun dari pemilih yang tidak mendukungnya. Ini bukan persoalan mudah dimana masyarakat yang sudah terbelah dukungan selama pilkada dan dalam kepemimpinannya akan diuji bagaimana mengajak masyarakat untuk berangkat bersama memajukan daerah yang dipimpinnya terlepas dari atribut dukungan masing-masing di masa pilkada lalu. Konsolidasi eksternal ini memerlukan waktu namun bila niat ketulusan membangun itu dapat menggerakkan semua elemen masyarakat maka itu tak akan menjadi persoalan rumit yang tidak bisa tidak diatasi.
Sedangkan konsolidasi internal yang dilakukan beberapa kepala daerah, salah satu strategi yang dilakukan yakni membuat kontrak kerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah. Di dalam sebuah kepemimpinan memang perlu mengetahui aset organisasi yang dipimpinnya. Aset dalam pemerintahan yaitu perangkat sumber daya manusia (SDM) yang akan menjalankan kebijakan program kepala daerah.
Kreativitas kepala daerah
Di tahun pertama, para kepala daerah baru yang terpilih berbeda dengan petahana yang menang untuk melanjutkan program kerjanya di periode pertama. Kepala daerah yang terpilih memerlukan waktu beradaptasi dengan lingkungan kerja barunya. Setelah 1- 2 pekan beradaptasi dengan wilayah kerjanya, tentu tidak hanya sekedar blusukan, tetapi bekerja secara maksimal dan menerapkan skala prioritas terutama di masa pandemi.
Masa pandemi, yang membatasi setiap aktivitas kegiatan berkumpul, diperlukan kreativitas kepala daerah mewujudkan 100 hari kerjanya. Terus terang dimasa pandemi, tidak perlu melakukan kebijakan populis namun mengutamakan bagaimana menstimulasi roda perekonomian masyarakat agar tetap menjaga pertumbuhan ekonomi membaik. Di dalam program 100 hari kerja, kepala daerah memasukkan program penciptaan lapangan kerja. Terobosan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak stagnan itulah yang menjadi prioritas di masa pandemi. Terobosan ekonomi itu tidak selalu bersifat besar, terobosan kecil yang dieksekusi secara masif dan merata itu lebih baik daripada terobosan yang menggunakan anggaran besar daerah namun tidak dinikmati sebagai pemicu pergerakan ekonomi masyarakat.
Diantara program 100 hari kerja kepala daerah masa pandemi yaitu mengeluarkan kebijakan dalam pemberian dana insentif dan pemotongan pajak bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) serta mempromosikan usaha pelaku UMKM melalui virtual dan global agar lebih efesien dan efektif dikenal pasar domestik dan luar negeri. Para Pelaku UMKM diberikan kemampuan pelatihan virtual untuk mempromosikan usaha mereka lintas negara.
Di bidang pertanian, kepala daerah mampu menjaga distribusi ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, menjalin kerjasama dengan mitra koperasi dan swasta untuk menerima hasil pertanian masyarakat, serta terjaminnya distribusi pasokan air dialirkan ke sawah para petani.
Penerapan janji program 100 hari kerja adalah fase pertama yang menentukan penilaian masyarakat akan kinerja kepala daerah menuju ke jenjang fase berikutnya. Pencitraan positif akan datang sendiri dari pengakuan masyarakat daerah yang dipimpin.
Penulis:
Fransisco
Guru Bahasa Inggris SMA di sekolah swasta Jakarta.
Pendidikan terakhir: Sarjana Sastra Inggris (S.S) dari Universitas Kristen Indonesia
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
RADARMEDAN.COM - Maxus Indonesia resmi meluncur di Medan melalui pameran dan konferensi pers yang digelar di Sun Plaza Mall, Jumat 31/10/2025. Pameran produk ini berlangsung hingga 2 November 2025 dan menjadi langkah perusahaan dalam memperluas jejaknya di wilayah Sumatera Utara, sekaligus menegaskan komitmen mendukung program kendaraan . . .
RADARMEDAN.COM - Sebanyak 53 orang Pejabat Fungsional diambil sumpah janji dan dilantik oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di ruang rapat III, Balai Kota, Rabu (22/10/25). Para Pejabat Fungsional ini berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/ Janji Pejabat Fungsional . . .
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., resmi melantik Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Dr. Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kapolrestabes Medan. Upacara serah terima jabatan (Sertijab) berlangsung di Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, . . .
.jpg)
