RADARMEDAN.COM, TAPANULI SELATAN - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Bersatu dari berbagai elemen beserta masyarakat petani di daerah kecamatan Angkola Timur, kabupaten Tapanuli Selatan dikabarkan akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati dan DPRD kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) pada Senin, 18 Maret 2024.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang ditujukan ke Polres Tapsel, Jumat (15/3/2024) dituangkan tuntutan massa, yakni meminta Bupati Tapsel agar selamatkan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang diduga ditumbang atau dirusak oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) di wilayah kecamatan Angkola Timur.
Kemudian, mendesak DPRD kabupaten Tapsel agar melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan memanggil pihak pemerintah daerah beserta PT TPL untuk penyelesaian adanya dugaan tindakan pengrusakan perkebunan milik masyarakat yang dilakukan TPL.
Salah seorang praktisi hukum di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menilai tindakan yang dilakukan pihak TPL adalah perbuatan anarkis. Sebab, menurutnya persoalan terkait lahan perkebunan ataupun pertanahan telah diatur dalam Undang-Undang Agraria dan Kehutanan.
"Tindakan anarkisme sepertinya halal di bumi Tabagsel ini sehingga perbuatan perusakan lahan perkebunan masyarakat yang dilakukan TPL terkesan mengabaikan aturan hukum yang ada," ungkap Sumurung Sinaga kepada wartawan.
Pria yang dijuluki Pendekar Hukum di Tabagsel ini mengingatkan, persoalan tentang pertanahan telah jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria pada pasal 5 jika pihak TPL beralasan kalau lahan yang dikelola adalah hutan negara sesuai izin yang berlaku.
"Secara hukum, supaya disebut kawasan hutan negara adalah yang sudah memenuhi ketentuan pasal 15 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Proses pengukuhan kawasan hutan yang dimaksud di dalam aturan itulah yang belum dipenuhi pihak TPL," bebernya lagi.
Dosen di fakultas hukum itu juga menegaskan, ketika kepentingan korporasi yang dihadapkan dengan kepentingan rakyat, seharusnya kepentingan rakyatlah yang dikedepankan. Apalagi lahan atau tanah tersebut telah dikelola rakyat sebelumnya.
"Selain pelanggaran hukum pidana, kita juga akan melakukan evaluasi dan gugatan terhadap izin yang katanya dimiliki TPL demi terwujudnya ketaatan hukum di negara kita tercinta ini," pungkas Sumurung yang mengaku memiliki kuasa hukum dari salah satu warga pemilik lahan perkebunan di areal operasional TPL.
Informasi yang dihimpun, pihak pemerintah kabupaten Tapsel dengan manajemen PT TPL mengadakan rapat koordinasi di ruang rapat Bupati Tapsel setelah beberapa hari diduga melakukan perusakan lahan kebun milik warga.
Delapan poin hasil atau kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut diantaranya, PT TPL mendapat izin PBPH seluas ± 167.912 Ha yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bernomor: SK.493/KPTS-II/1992 Jo.SK.1487/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tertanggal 31 Desember 2021.
"Atas dasar izin tersebut, maka di kabupaten Tapsel, PT TPL mendapatkan izin seluas ± 13.265 Ha untuk diusahai," poin kedua pada notulen rapat yang ditandatangani Asisten Pemerintahan dan Kesra Hamdan Zen, SH pada Kamis, 14 Maret 2024 kemarin.
Kemudian, PT TPL telah mendapatkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada tahun 2024 seluas 1.883 Ha yang didasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) yang disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"PT TPL sebelum pelaksanaan pembersihan lahan untuk ditanami eucalyptus telah diadakan sosialisasi kepada warga desa di areal operasional," poin keempat dalam notulen rapat tersebut.
Nah, apakah sudah benar tindakan yang dilakukan PT TPL dan izin yang didapatkan telah memenuhi ketentuan sesuai aturan hukum atau legalitas kepemilikan tanah yang diperoleh warga tidak berkekuatan hukum?, Sangat menarik untuk diulas.(Pardosi)/pe
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
_JPG.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
