Keterangan Gambar : Sekber Selamatkan Ekologi Danau Toba di kantor JPIC Jalan Mongonsidi Medan, Senin 17/11/2025. Sejumlah narasumber hadir dalam konfers tersebut diantaranya Pastor Walden Sitanggang, OFM.Cap, Rocky Pasaribu dari KSPPM, Jhontoni Tarihoran Aman Tano Batak, dan Lamsiang Sitompul, Ketua Horas Bangso Batak (HBB).
RADARMEDAN.COM – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, didesak segera mengeluarkan surat rekomendasi resmi penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Desakan ini disampaikan dalam temu pers Sekber Selamatkan Ekologi Danau Toba di kantor JPIC Jalan Mongonsidi Medan, Senin 17/11/2025. Sejumlah narasumber hadir dalam konfers tersebut diantaranya Pastor Walden Sitanggang, OFM.Cap, Rocky Pasaribu dari KSPPM, Jhontoni Tarihoran Aman Tano Batak, dan Lamsiang Sitompul, Ketua Horas Bangso Batak (HBB).
Pastor Walden Sitanggang menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk kepentingan politik, melainkan sebuah panggilan moral yang tak bisa diabaikan.
"Kami berdiri di sini karena hati nurani kami tidak bisa dibungkam. Kami terus berteriak atas pelanggaran HAM, kerusakan ekologi, dan ketidakadilan yang terjadi," ucapnya.
Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Ekologi Sumut menyatakan kekecewaan atas respons Gubernur yang dinilai lambat.
"Masyarakat dari berbagai daerah telah menyampaikan aspirasi mereka. Namun, hingga kini belum ada respons serius dari pemerintah provinsi. Kami menagih janji Gubernur Bobby yang menyatakan akan mengevaluasi izin TPL dan merekomendasikan penutupan jika ditemukan pelanggaran," ucapnya.
Direktur Program KSPPM, Rocky Pasaribu, menegaskan bahwa tuntutan masyarakat sangat jelas terkait permohonan masyarakat.
"Gubernur Sumut hendaknya memberikan rekomendasi penutupan TPL ke pemerintah pusat. Ini bukan emosi sesaat, tapi akumulasi kemarahan selama puluhan tahun. Sudah banyak menjadi korban atas konflik ini," ucapnya.
Ia menambahkan banyaknya bencana ekologis yang menyebut wilayah Tano Batak tidak cocok lagi dijadikan lahan konsesi, 13 bencana ekologis yang cukup parah telah menelan korban. Ia menyebut jauh sebelum keberadaan PT TPL masyarakat cukup sejahtera, kehadiran perusahaan ini justru merugikan petani. Ia menyesalkan perijinan konsesi yang dimiliki TPL hanya sebatas penunjukan, melangkahi beberapa prosedur tidak dilanjutkan dengan penunjukan, tapal batas, pemetaan, dan penetapan.
"Berulang kali KSPPM dan AMAN telah membuat laporan tindakan illegal yang dilakukan oleh TPL di wilayah konsesi ke KLHK, tapi sampai saat ini belum ada tindakan dari unit Gakkum KLHK. Jika sudah berulangkali proses litigasi dilakukan apakah kita masih mempercayai proses itu?" ucap Rocky.
Ia menambahkan bahkan laporan manipulasi pajak oleh TPL telah dilaporkan ke KPK belum menunjukkan hasil.
"Kami berkeyakninan apabila perusahaan ini ditutup, masyarakat sekitar akan lebih sejahtaera melalui sektor pertanian, pariwisata dan usaha lainya yang lebih ramah lingkungan." ucapnya.
Ia menambahkan jika tidak ada tindak lanjut pihaknya akan melakukan langkah lanjutan yang lebih masif.
Jhontoni Tarihoran, Ketua AMAN Tano Batak, menilai bahwa Gubernur Sumut belum peduli atas aspirasi masyarakat dan mendesak tindakan tegas, dimana hingga saat ini belum memenuhi janjinya melalui Sekda yang berjanji mengunjungi Sihaporas.
Lamsiang Sitompul menambahkan bahwa masyarakat sudah sangat lelah menghadapi konflik dan kerusakan alam yang ditimbulkan TPL.
"Seolah perusahaan ini membuat masyarakat sejahtera, klaim sepihak puluhan ribu orang bekerja disitu, coba dicek, tanya setiap Disnaker, data yang ada sama kita hanya sekitar 1000an, periksa upah yang mereka peroleh, sejahtera apa tidak," ucapnya.
Ia menambahkan saat ini Komnas HAM sudah membentuk tim pencari fakta berharap bekerja profesional.
Ia menyesalkan dari kasus konflik semua yang terjadi tersangka adalah masyarakat. Ia juga meminta selama pemeriksaan TPL ditutup sementara.
"Karena itu kami meminta Gubernur Sumatera Utara segera mengeluarkan rekomendasi penutupan TPL," ucapnya.
Menanggapi desakan ini, Penjabat Sekda Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menyatakan bahwa Gubernur Bobby Nasution telah menginstruksikan untuk segera menjadwalkan kunjungan kerja ke Desa Sihaporas, sebagai bagian dari upaya mendalami persoalan dan mencari solusi terbaik.
"Arahan Pak Gubernur jelas, kami diminta untuk segera melakukan kunjungan kerja ke Desa Sihaporas untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat. Kunjungan ini akan segera kami jadwalkan," ucapnya.
Ia menambahkan, Gubernur berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait TPL ini secara serius dan bijaksana, dengan mempertimbangkan semua aspek yang ada.(HM/pe)
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)