Keterangan Gambar : Sekber Selamatkan Ekologi Danau Toba di kantor JPIC Jalan Mongonsidi Medan, Senin 17/11/2025. Sejumlah narasumber hadir dalam konfers tersebut diantaranya Pastor Walden Sitanggang, OFM.Cap, Rocky Pasaribu dari KSPPM, Jhontoni Tarihoran Aman Tano Batak, dan Lamsiang Sitompul, Ketua Horas Bangso Batak (HBB).
RADARMEDAN.COM – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, didesak segera mengeluarkan surat rekomendasi resmi penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Desakan ini disampaikan dalam temu pers Sekber Selamatkan Ekologi Danau Toba di kantor JPIC Jalan Mongonsidi Medan, Senin 17/11/2025. Sejumlah narasumber hadir dalam konfers tersebut diantaranya Pastor Walden Sitanggang, OFM.Cap, Rocky Pasaribu dari KSPPM, Jhontoni Tarihoran Aman Tano Batak, dan Lamsiang Sitompul, Ketua Horas Bangso Batak (HBB).
Pastor Walden Sitanggang menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk kepentingan politik, melainkan sebuah panggilan moral yang tak bisa diabaikan.
"Kami berdiri di sini karena hati nurani kami tidak bisa dibungkam. Kami terus berteriak atas pelanggaran HAM, kerusakan ekologi, dan ketidakadilan yang terjadi," ucapnya.
Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Ekologi Sumut menyatakan kekecewaan atas respons Gubernur yang dinilai lambat.
"Masyarakat dari berbagai daerah telah menyampaikan aspirasi mereka. Namun, hingga kini belum ada respons serius dari pemerintah provinsi. Kami menagih janji Gubernur Bobby yang menyatakan akan mengevaluasi izin TPL dan merekomendasikan penutupan jika ditemukan pelanggaran," ucapnya.
Direktur Program KSPPM, Rocky Pasaribu, menegaskan bahwa tuntutan masyarakat sangat jelas terkait permohonan masyarakat.
"Gubernur Sumut hendaknya memberikan rekomendasi penutupan TPL ke pemerintah pusat. Ini bukan emosi sesaat, tapi akumulasi kemarahan selama puluhan tahun. Sudah banyak menjadi korban atas konflik ini," ucapnya.
Ia menambahkan banyaknya bencana ekologis yang menyebut wilayah Tano Batak tidak cocok lagi dijadikan lahan konsesi, 13 bencana ekologis yang cukup parah telah menelan korban. Ia menyebut jauh sebelum keberadaan PT TPL masyarakat cukup sejahtera, kehadiran perusahaan ini justru merugikan petani. Ia menyesalkan perijinan konsesi yang dimiliki TPL hanya sebatas penunjukan, melangkahi beberapa prosedur tidak dilanjutkan dengan penunjukan, tapal batas, pemetaan, dan penetapan.
"Berulang kali KSPPM dan AMAN telah membuat laporan tindakan illegal yang dilakukan oleh TPL di wilayah konsesi ke KLHK, tapi sampai saat ini belum ada tindakan dari unit Gakkum KLHK. Jika sudah berulangkali proses litigasi dilakukan apakah kita masih mempercayai proses itu?" ucap Rocky.
Ia menambahkan bahkan laporan manipulasi pajak oleh TPL telah dilaporkan ke KPK belum menunjukkan hasil.
"Kami berkeyakninan apabila perusahaan ini ditutup, masyarakat sekitar akan lebih sejahtaera melalui sektor pertanian, pariwisata dan usaha lainya yang lebih ramah lingkungan." ucapnya.
Ia menambahkan jika tidak ada tindak lanjut pihaknya akan melakukan langkah lanjutan yang lebih masif.
Jhontoni Tarihoran, Ketua AMAN Tano Batak, menilai bahwa Gubernur Sumut belum peduli atas aspirasi masyarakat dan mendesak tindakan tegas, dimana hingga saat ini belum memenuhi janjinya melalui Sekda yang berjanji mengunjungi Sihaporas.
Lamsiang Sitompul menambahkan bahwa masyarakat sudah sangat lelah menghadapi konflik dan kerusakan alam yang ditimbulkan TPL.
"Seolah perusahaan ini membuat masyarakat sejahtera, klaim sepihak puluhan ribu orang bekerja disitu, coba dicek, tanya setiap Disnaker, data yang ada sama kita hanya sekitar 1000an, periksa upah yang mereka peroleh, sejahtera apa tidak," ucapnya.
Ia menambahkan saat ini Komnas HAM sudah membentuk tim pencari fakta berharap bekerja profesional.
Ia menyesalkan dari kasus konflik semua yang terjadi tersangka adalah masyarakat. Ia juga meminta selama pemeriksaan TPL ditutup sementara.
"Karena itu kami meminta Gubernur Sumatera Utara segera mengeluarkan rekomendasi penutupan TPL," ucapnya.
Menanggapi desakan ini, Penjabat Sekda Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menyatakan bahwa Gubernur Bobby Nasution telah menginstruksikan untuk segera menjadwalkan kunjungan kerja ke Desa Sihaporas, sebagai bagian dari upaya mendalami persoalan dan mencari solusi terbaik.
"Arahan Pak Gubernur jelas, kami diminta untuk segera melakukan kunjungan kerja ke Desa Sihaporas untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat. Kunjungan ini akan segera kami jadwalkan," ucapnya.
Ia menambahkan, Gubernur berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait TPL ini secara serius dan bijaksana, dengan mempertimbangkan semua aspek yang ada.(HM/pe)
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
RADARMEDAN.COM - Maxus Indonesia resmi meluncur di Medan melalui pameran dan konferensi pers yang digelar di Sun Plaza Mall, Jumat 31/10/2025. Pameran produk ini berlangsung hingga 2 November 2025 dan menjadi langkah perusahaan dalam memperluas jejaknya di wilayah Sumatera Utara, sekaligus menegaskan komitmen mendukung program kendaraan . . .
RADARMEDAN.COM - Sebanyak 53 orang Pejabat Fungsional diambil sumpah janji dan dilantik oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di ruang rapat III, Balai Kota, Rabu (22/10/25). Para Pejabat Fungsional ini berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/ Janji Pejabat Fungsional . . .
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., resmi melantik Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Dr. Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kapolrestabes Medan. Upacara serah terima jabatan (Sertijab) berlangsung di Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, . . .
_(1).jpg)
.jpg)
1.jpg)
.jpg)
