Keterangan Gambar : ekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pematangsiantar dalam rangka Konsultasi Publik Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 serta pemetaan program, kegiatan, dan subkegiatan RPKD Tahun 2025–2029.
RADARMEDAN.COM, PEMATANGSIANTAR - Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pematangsiantar dalam rangka Konsultasi Publik Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 serta pemetaan program, kegiatan, dan subkegiatan RPKD Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, pada Rabu, 17 Desember 2025.
Dalam sambutan Wali Kota Pematangsiantar yang dibacakan Junaedi, disampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir penurunan angka kemiskinan cenderung melambat. Artinya, angka kemiskinan memang menurun, namun lajunya semakin melambat dengan tingkat kerentanan yang masih tinggi. Kondisi tersebut ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang tingkat konsumsinya berada di sekitar Garis Kemiskinan (GK), serta ketimpangan yang relatif sulit diturunkan. Selain itu, laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40 persen terbawah juga cenderung rendah.
“Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan dan kelembagaan koordinasi, penajaman intervensi program dan anggaran, serta sinergi yang nyata dan komplementer lintas lapis pemerintahan, baik dengan pemerintah pusat dan provinsi maupun secara internal antara pemerintah kota dengan kecamatan dan kelurahan,” ujar Junaedi.
Junaedi menambahkan bahwa rencana belanja daerah dalam waktu dekat akan dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut akan dituangkan dalam dokumen pascaanggaran Tahun 2026.
“Kami mohon kepada rekan-rekan sekalian untuk mengidentifikasi kembali apakah program, kegiatan, dan subkegiatan beserta uraian belanja yang telah disusun sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta tepat sasaran sesuai tujuan yang diharapkan,” katanya.
Selanjutnya, Junaedi meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) agar penyusunan anggaran dilakukan berbasis data dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, serta Dinas Pendidikan (Disdik) yang memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal tersebut penting agar masyarakat yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem dapat terakomodasi secara tepat.
Ia juga menekankan agar Dinas Ketenagakerjaan tidak lagi hanya fokus pada pelatihan, melainkan pada uji kompetensi yang berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan.
“Kegiatan harus terpetakan dengan jelas agar angka kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang. Pelatihan sebaiknya tidak terlalu banyak peserta tetapi lebih efektif. Lebih baik pesertanya sedikit, namun durasi dan kualitas pelatihan ditingkatkan, sehingga keterampilan yang diperoleh benar-benar sesuai kebutuhan dan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Selain itu, Junaedi menekankan kepada Dinas Kesehatan agar penanganan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama.
“Penanganan ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh perangkat daerah terkait. Kemiskinan ekstrem harus diperlakukan secara khusus melalui intervensi pemerintah yang terarah. Bahkan dalam penyaluran bantuan hibah rumah ibadah, sebagian manfaatnya dapat diarahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada pada garis kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Dalam laporannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar Sofie M. Saragih, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa Rakor TKPK bertujuan membahas rancangan RPKD Tahun 2025–2029 guna memperoleh masukan untuk penyempurnaan dokumen, serta memetakan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan agar lebih fokus, terukur, dan bersinergi dengan kondisi Kota Pematangsiantar.
“Peserta rakor terdiri dari anggota TKPK, staf ahli, para asisten, seluruh kepala organisasi perangkat daerah, TP PKK, Badan Pusat Statistik (BPS), camat, lurah, kepala puskesmas, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),” jelasnya.
Rakor tersebut juga menghadirkan narasumber Edi Safrijal, S.Sos., M.I.Kom., Spesialis Koordinasi, Perencanaan, dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah. (Jait)
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
RADARMEDAN.COM - Maxus Indonesia resmi meluncur di Medan melalui pameran dan konferensi pers yang digelar di Sun Plaza Mall, Jumat 31/10/2025. Pameran produk ini berlangsung hingga 2 November 2025 dan menjadi langkah perusahaan dalam memperluas jejaknya di wilayah Sumatera Utara, sekaligus menegaskan komitmen mendukung program kendaraan . . .
RADARMEDAN.COM - Sebanyak 53 orang Pejabat Fungsional diambil sumpah janji dan dilantik oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di ruang rapat III, Balai Kota, Rabu (22/10/25). Para Pejabat Fungsional ini berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/ Janji Pejabat Fungsional . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
.jpg)
