Keterangan Gambar : Pemko Medan menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ke kota Medan di ruang rapat II, Kantor Wali Kota Medan, Jumat (6/12/24).
RADARMEDAN.COM - Pemko Medan menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ke kota Medan di ruang rapat II, Kantor Wali Kota Medan, Jumat (6/12/24). Kunjungan DPRD Kabupaten Cilacap ini merupakan studi komparasi terkait program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) dan Digitalisasi yang diterapkan dalam pelayanan publik.
Kehadiran rombongan DPRD Kabupaten Cilacap ini diterima Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Umum Ferry Ichsan. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Indah Mayasari yang juga sebagai pimpinan rombongan, Kadis Kominfo Medan, Arrahmaan Pane, Sekwan DPRD Medan Ali Sipahutar, Kabag Ortala Viza Fandhana, perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata.
Dalam sambutannya Asisten Umum Ferry Ichsan, mengucapkan selamat datang ke Kota Medan rombongan DPRD Kabupaten Cilacap. Tentunya Pemko Medan menyambut baik dan merasa terhormat dengan studi komparasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Cilacap.
"Selamat datang ke kota Medan kepada rombongan DPRD Kabupaten Cilacap. Kami berharap studi komparasi ini dapat menjadi sarana kita saling bertukar informasi untuk kemajuan daerah masing-masing"," ucapnya.
Ferry Ichsan menjelaskan program UHC JKMB telah berjalan sejak 1 Desember 2022 karena Kota Medan telah mencapai angka kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 96,3% dari jumlah penduduk. UHC JKMB merupakan bentuk keseriusan Pemko Medan dibawah kepemimpinan bapak Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya.
"Program UHC JKMB atau yang lebih dikenal masyarakat dengan program berobat gratis menggunakan KTP Kota Medan ini terwujud berkat keseriusan Pemko Medan dalam memberi jaminan kesehatan kepada warganya. Berdasarkan fakta, banyak warga Kota Medan yang telah merasakan manfaat dari program tersebut," jelasnya.
Terkait Digitalisasi, Ferry Ichsan mengungkapkan Pemko Medan berkomitmen penuh dalam membuat digitalisasi baik pelayanan publik maupun pemerintahan. Saat ini Pemko Medan tengah merancang arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jadi arsitektur SPBE ini, imbuh Ferry nantinya akan menjadi panduan atau pedoman Pemko Medan dalam mengembangkan digitalisasi pemerintahan.
"Pemko Medan juga secara bertahap juga telah menyediakan hardware dan software untuk mendukung digitalisasi. Selain itu Pemko Medan juga terus berinovasi dalam pelayanan publik," ujar Ferry.
Sebelumnya Pimpinan rombongan DPRD Kabupaten Cilacap Indah Mayasari, mengungkapkan kehadirannya ke Kota Medan untuk melakukan studi komparasi terkait program UHC JKMB dan Digitalisasi. Nantinya hasil pertemuan ini akan menjadi masukan Pemkab Cilacap agar dapat diterapkan.
"Terkhusus UHC JKMB, kami tertarik ingin mengetahui pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS baik PBI maupun Mandiri. Untuk digitalisasi kami ingin mengetahui penerapan yang dilakukan Pemko Medan dalam pelayanan publik berbasis digital," jelasnya.
Sementara itu Kadis Kominfo Arrahmaan Pane, menjelaskan Pemko Medan sudah menerapkan tandatangan elektronik. Saat ini seluruh Perangkat Daerah tandatangan DPA sudah menggunakan tandatangan elektronik. Jadi administrasi pemerintahan lebih cepat dan efesien. Tandatangan elektronik ini sudah berjalan 2 tahun.
"Pemko Medan memiliki Server sendiri. Kami juga telah bekerja sama dengan Badan Sandi Negara dalam digitalisasi khususnya pengamanan. Untuk pelayanan masyarakat, setiap Perangkat Daerah saat ini memiliki programer, sehingga tidak harus dari Kominfo jika ingin menciptakan suatu aplikasi," jelas Kadis Kominfo sembari menambahkan pihaknya juga memiliki tenaga ahli dan programmer untuk mendukung digitalisasi.
Sedangkan perwakilan Dinas Kesehatan menjelaskan saat ini masyarakat kota Medan yang tercover BPJS Kesehatan per bulan November 2024 telah meningkat dengan capaian 89,87 persen. Tinggal 1,13 persen yang belum tercover. Namun demikian masyarakat yang belum tercover BPJS kesehatan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dengan menunjukkan KTP sejak Program UHC JKMB berlaku di Kota Medan.
"Program UHC JKMB ini tidak membatasi masyarakat kota Medan yang ingin berobat. Sebab pada prinsipnya jika masyarakat memiliki KTP Medan makan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis meskipun ada tunggakan atau tidak memiliki BPJS Kesehatan. Ini juga berlaku terhadap ODGJ dimana akan masuk dalam kategori Un register. Bahkan dengan program UHC JKMB ini Masyarakat yang memiliki KTP kota Medan dapat berobat di seluruh rumah sakit di Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan," sebutnya .
Selanjutnya pertemuan Studi Komparasi ini ditutup dengan penyerahan cenderamata oleh Asisten Umum kepada Pimpinan rombongan DPRD Kabupaten Cilacap.(HM/PE)
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
.jpg)
