Kades Pangambatan Divonis 3 Bulan Penjara dalam Perkara Penggunaan Surat Palsu

RADARMEDAN.COM, KARO - Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan vonis pidana penjara selama tiga bulan kepada Kepala Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Timbul Hotlan Munthe. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam sidang yang digelar pada Kamis, 18 Desember 2025. Dalam amar putusan, majelis menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana “menggunakan surat palsu” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

Perkara ini bermula dari proses pengajuan persyaratan penyaluran dana transfer desa tahap I Tahun 2023 di Desa Pangambatan. Salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2023 beserta dokumen pendukung yang memuat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam dakwaan disebutkan, pada Senin, 16 Juni 2023, terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Pangambatan ia berkomunikasi dengan Sekretaris Desa Pangambatan, Irwando Simanjorang, terkait perbaikan dokumen kelengkapan penyaluran dana transfer desa sebelum diserahkan ke Bupati Karo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Sejumlah dokumen yang seharusnya ditandatangani Ketua BPD Desa Pangambatan, Ali Rismanto Simanjorang, diketahui telah dibubuhi tanda tangan yang bukan berasal dari yang bersangkutan. Dokumen tersebut antara lain surat persetujuan bersama Perdes APBDes 2023, keputusan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, berita acara rapat, notulen rapat, daftar hadir, serta surat keterangan aset desa.

Fakta persidangan mengungkapkan, tanda tangan Ketua BPD pada dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh Sekretaris Desa tanpa seizin Ali Rismanto Simanjorang. Meski mengetahui Ketua BPD tidak ikut menyusun dan tidak menandatangani dokumen tersebut, terdakwa tetap menandatangani dan menyerahkan berkas itu sebagai kelengkapan penyaluran dana transfer desa.

Kasus ini terungkap setelah Ketua BPD menerima salinan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2023 pada Juli 2023 dan mendapati adanya tanda tangan atas namanya yang tidak pernah ia bubuhkan. Ia kemudian melaporkan peristiwa tersebut karena merasa tidak dihormati sebagai Ketua BPD.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 6499/DTF/2024 tanggal 30 Desember 2024 menyimpulkan bahwa tanda tangan atas nama Ali Rismanto Simanjorang dalam enam dokumen tersebut merupakan “spurious signature” atau tanda tangan karangan, karena memiliki bentuk umum yang berbeda dengan tanda tangan asli.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dan meminta agar terdakwa segera ditahan. Namun majelis hakim menjatuhkan pidana lebih ringan, yakni tiga bulan penjara, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Selain itu, majelis menetapkan terdakwa tetap ditahan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000. Barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Irwando Simanjorang.

Atas putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan banding. Permohonan banding dapat diajukan pada Senin, 22 Desember 2025, perihal ini telah diberitahukan secara resmi kepada masing-masing pihak.

Terkait putusan tersebut, regulasi perundang-undangan membuka ruang bagi kepala daerah untuk mengambil langkah administratif terhadap kepala desa yang tersandung perkara pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana tertentu dapat diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota.

Pemberhentian sementara dapat dilakukan apabila kepala desa ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, termasuk kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, atau makar. Sementara itu, pemberhentian secara definitif dapat dilakukan apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

Dalam ketentuan tersebut juga disebutkan, apabila kepala desa divonis pidana penjara paling singkat lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht, bupati atau wali kota wajib memberhentikannya secara tetap. Untuk putusan pidana di bawah lima tahun, pemberhentian tetap tetap dimungkinkan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang berlaku.

Proses pemberhentian kepala desa dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati atau Wali Kota sebagai dasar hukum administratif. Selain Undang-Undang Desa, mekanisme tersebut juga diatur dalam sejumlah peraturan pelaksana, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dengan demikian, vonis bersalah dalam perkara pidana dapat menjadi dasar hukum bagi kepala daerah untuk memberhentikan seorang kepala desa, sepanjang memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.(Red)/HM)

Berita Terkait

• Ini Jajaran Polrestabes Medan yang Disertijabkan
• KPK Agendakan Pemeriksaan Sekda Pemko Medan
• Ini Nama Pejabat BNNP Sumut yang Dilantik
• Wakapoldasu Kunjungi BNN Sumut, Koordinasi Program Bersinar Wilayah Poldasu

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu