RADAR MEDAN.COM, BATAM - Pangkalan gas elpiji 3 kg diduga tidak memiliki izin saat ini marak di kawasan kecamatan Sagulung-Batam. Disinyalir, pangkalan gas ilegal itu mendapat tabung gas dari sejumlah pangkalan resmi dengan tujuan untuk meraup keuntungan lebih besar, karena mereka menjualnya tak sesuai dengan harga eceran yang telah ditentu yakni, sebesar Rp 18 ribu per tabung. Dengan demikian, kelangkaan gas elpiji yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin itu sering terjadi pada sejumlah kawasan permukiman penduduk di wilayah Kecamatan Sagulung-Batam.
Seperti penuturan Hamidah (41), salah seorang ibu rumah tangga yang mengaku bermukim di kawasan Dapur 12 Kelurahan Sei Pelunggut, Sagulung-Batam menyebut, menyangkut gas elpiji 3 kg yang selama ini dipakai warga untuk memasak, sering terjadi kelangkaan pada pangkalan-pangkalan gas resmi. Anehnya, justru yang menjual gas itu adalah pemilik warung kelontong-kelontong yang tak mengantongi izin, sehingga harga jualnya cukup tinggi.
“Kalau sudah langka, terpaksa kita beli dari warung atau pangkalan yang tak resmi. Dengan harga bervariasi antara Rp 20 ribu hingga Rp 25 per tabung. Jadi harganya sangat memberatkan,” kata Hamidah dengan nada kesal.
Hal senada juga dikatakan warga lainnya, kelangkaan tabung gas elpiji tersebut sering terjadi. Apalagi pada saat menjelang hari-hari besar seperti, hari raya dan hari natal.
“Kuat dugaan selama ini sejumlah para pemilik pangkalan resmi ikut bermain dengan penjual gas secara ilegal. Masak dipangkalan resmi sering langka, sementara warung-warung banyak yang menjualnya. Berarti ada kerja sama mereka. Kita minta kepada pihak pemerintah terutama instansi terkait supaya melakukan penertiban terhadap pangkalan-pangkalan yang nakal itu. Kalau terbukti bersalah, supaya jangan segan-segan mencabut izin pangkalan tersebut. Karena hal seperti ini sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah,” ujar salah seorang warga dengan serius.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Gustian Riau, ketika dikonfirmasi menyangkut hal tersebut tidak berada ditempat. Namun salah seorang stafnya, menyebut, kalau menyangkut pangkalan gas elpiji itu, saat ini yang berwenang bukan lagi Disperindag Kota Batam.
“Kalau bapak mau menanyakan masalah pangkalan gas elpiji 3 kg, itu bukan lagi wewenang Disperindag Kota Batam, melainkan Disperindag Provinsi Kepri Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Jadi kita tak punya wewenang lagi menyangkut masalah itu, karena bidang ESDM sudah beralih ke Pemprov Kepri,” kata salah seorang staf itu, sembari minta namanya jangan ditulis. (manser)/PE
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
.jpg)
