RADAR MEDAN.COM, BATAM - Pangkalan gas elpiji 3 kg diduga tidak memiliki izin saat ini marak di kawasan kecamatan Sagulung-Batam. Disinyalir, pangkalan gas ilegal itu mendapat tabung gas dari sejumlah pangkalan resmi dengan tujuan untuk meraup keuntungan lebih besar, karena mereka menjualnya tak sesuai dengan harga eceran yang telah ditentu yakni, sebesar Rp 18 ribu per tabung. Dengan demikian, kelangkaan gas elpiji yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin itu sering terjadi pada sejumlah kawasan permukiman penduduk di wilayah Kecamatan Sagulung-Batam.
Seperti penuturan Hamidah (41), salah seorang ibu rumah tangga yang mengaku bermukim di kawasan Dapur 12 Kelurahan Sei Pelunggut, Sagulung-Batam menyebut, menyangkut gas elpiji 3 kg yang selama ini dipakai warga untuk memasak, sering terjadi kelangkaan pada pangkalan-pangkalan gas resmi. Anehnya, justru yang menjual gas itu adalah pemilik warung kelontong-kelontong yang tak mengantongi izin, sehingga harga jualnya cukup tinggi.
“Kalau sudah langka, terpaksa kita beli dari warung atau pangkalan yang tak resmi. Dengan harga bervariasi antara Rp 20 ribu hingga Rp 25 per tabung. Jadi harganya sangat memberatkan,” kata Hamidah dengan nada kesal.
Hal senada juga dikatakan warga lainnya, kelangkaan tabung gas elpiji tersebut sering terjadi. Apalagi pada saat menjelang hari-hari besar seperti, hari raya dan hari natal.
“Kuat dugaan selama ini sejumlah para pemilik pangkalan resmi ikut bermain dengan penjual gas secara ilegal. Masak dipangkalan resmi sering langka, sementara warung-warung banyak yang menjualnya. Berarti ada kerja sama mereka. Kita minta kepada pihak pemerintah terutama instansi terkait supaya melakukan penertiban terhadap pangkalan-pangkalan yang nakal itu. Kalau terbukti bersalah, supaya jangan segan-segan mencabut izin pangkalan tersebut. Karena hal seperti ini sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah,” ujar salah seorang warga dengan serius.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Gustian Riau, ketika dikonfirmasi menyangkut hal tersebut tidak berada ditempat. Namun salah seorang stafnya, menyebut, kalau menyangkut pangkalan gas elpiji itu, saat ini yang berwenang bukan lagi Disperindag Kota Batam.
“Kalau bapak mau menanyakan masalah pangkalan gas elpiji 3 kg, itu bukan lagi wewenang Disperindag Kota Batam, melainkan Disperindag Provinsi Kepri Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Jadi kita tak punya wewenang lagi menyangkut masalah itu, karena bidang ESDM sudah beralih ke Pemprov Kepri,” kata salah seorang staf itu, sembari minta namanya jangan ditulis. (manser)/PE
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)