Rekomendasi DPRD Jadi Masukan, Evaluasi, dan Motivasi bagi Pemkab Toba

Oleh : Radar Medan | 30 Apr 2026, 18:30:07 WIB | 👁 1125 Lihat
Daerah
Rekomendasi DPRD Jadi Masukan, Evaluasi, dan Motivasi bagi Pemkab Toba

Keterangan Gambar : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025. Kamis (30/4/2026).


RADARMEDAN.COM, TOBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Toba yang digelar pada Kamis (30/4/2026).

Dalam penyampaiannya, DPRD menyoroti berbagai aspek yang perlu dibenahi dan ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba. Beberapa rekomendasi utama yang ditekankan antara lain:

  • Meningkatkan monitoring budaya gotong royong serta memberikan sanksi tegas kepada kepala desa dan aparat desa yang indisipliner.

  • Memperketat pengawasan pengelolaan parkir dan persyaratan administrasi legalitas dalam pemberian dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan.

  • Mendorong pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan pemanfaatan Starlink sebagai solusi mengatasi area blank spot (susah sinyal).

  • Melakukan pembinaan rutin dan bimbingan teknis bagi petugas perpustakaan desa untuk meningkatkan kompetensi dan manajemen pustaka.

  • Menginstruksikan para camat agar lebih intensif berkoordinasi dengan kepala desa demi mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Selain poin-poin di atas, DPRD Toba juga meminta agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih tepat sasaran dengan pengawasan yang ketat. Komisi C secara khusus menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga peningkatan kualitas perencanaan program menjadi hal yang mutlak dilakukan.

DPRD juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fokus pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah birokrasi. Di bidang kesehatan dan sosial, Dinas terkait didesak untuk segera mengaktifkan kembali (reaktivasi) kepesertaan BPJS yang mati, khususnya bagi warga yang menderita sakit kronis.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada segenap anggota DPRD yang telah merampungkan pembahasan LKPj, baik melalui rapat komisi maupun tinjauan lapangan.

Murphy menilai, catatan strategis yang diberikan dewan merupakan bentuk kepedulian terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Rekomendasi ini akan menjadi masukan, evaluasi, sekaligus motivasi bagi kami dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Toba. Ini juga menjadi ajang perbaikan kinerja dalam rangka mewujudkan visi Toba Mantap 2029," ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Murphy juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama rangkaian pembahasan LKPj dan pendampingan lapangan terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari pihak mitra kerja perangkat daerah.

"Kiranya dinamika tersebut tidak akan mengurangi kemitraan yang sudah terjalin sedemikian baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Toba di masa yang akan datang," pungkasnya. (Asa)/PE


TAGS :


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

Tersangka_Karo1.jpg

Kasus Pembunuhan Dosen ITB Kabanjahe: Polisi Tangkap 2 Pelaku, Tim Masih Buru Pelaku Lainnya

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔16:35:35, 28 Sep 2026

RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .

Berita Selengkapnya ▸
IMG_20260827_113028_compress46.jpg

Klaim Profesor hingga Dokter Spesialis di TikTok Disorot, Rekam Jejak Akademik Dipertanyakan

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔17:40:04, 26 Agu 2026

RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .

Berita Selengkapnya ▸
dilaporkan1.jpg

Buntut Eksekusi Paksa Chapel, Pdt. Gloria Resmi Polisikan Rektor USU ke Polda Sumut, Ini Jawaban USU

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔08:32:11, 12 Agu 2026

RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .

Berita Selengkapnya ▸
pemain_Brasil_dan_Maroko.jpg

Brasil Dipaksa Maroko Bermain Imbang Sampai Turun Minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026

🔖 OLAHRAGA 👤Syaiful W Harahap 🕔06:09:28, 14 Jun 2026

RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .

Berita Selengkapnya ▸
5JT.jpg

Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔21:06:51, 11 Jun 2026

RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tim_Hukum_MUKI.jpg

USU Dinilai Kebablasan, Tim Hukum MUKI Sumut Desak Menag Turun Tangan Urus Polemik Gereja POUK

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:05:29, 26 Mei 2026

RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .

Berita Selengkapnya ▸
eselon.jpg

Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Peru

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:53:21, 16 Apr 2026

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .

Berita Selengkapnya ▸
provokasi.jpg

Waspada Penunggang Gelap di Balik Isu Babi: Jangan Kasih Celah Mafia Narkoba Obok-obok Medan!

🔖 OPINI 👤Radar Medan 🕔11:55:43, 01 Mar 2026

RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .

Berita Selengkapnya ▸
demo11.jpg

Ribuan Massa Kepung Balai Kota Medan, Wali Kota Rico Waas Akhirnya Tarik SE Dagang Babi

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔20:01:13, 26 Feb 2026

RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .

Berita Selengkapnya ▸
setneg.jpg

Langgar Aturan, Ini Daftar 28 Perusahaan yang Dicabut Izin Usai Ratas Dipimpin Presiden

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔21:39:16, 20 Jan 2026

RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .

Berita Selengkapnya ▸

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Bagaimana pandangan anda atas Pilkada 2024?
  Tidak Ada Pilihan
  Tidak Puas
  Puas