Keterangan Gambar : Ketegangan mewarnai kompleks Gereja Oikumene (Chapel) Universitas Sumatera Utara (USU) pada Senin (18/5/2026) sore
RADARMEDAN.COM – Ketegangan mewarnai kompleks Gereja Oikumene (Chapel) Universitas Sumatera Utara (USU) pada Senin (18/5/2026) sore. PuluhanJemaat yang tengah mempertahankan rumah ibadahnya nyaris adu jotos dengan sekelompok pria berpakaian putih yang mengaku sebagai sekuriti kampus dan menggunakan mobil patroli. Mereka berupaya mencopot spanduk penolakan di area gereja menggunakan galah panjang dengan ujung pisau.
Insiden ini merupakan buntut dari polemik internal yang berujung pada penutupan paksa gereja menggunakan seng pada 12 April 2026 lalu. Pengurus emaat yang menyatakan diri masih pengurus bersikeras mempertahankan hak mereka, mengingat rumah ibadah tersebut memiliki alas hak yang kuat.
Berdasarkan sejarahnya, pada awal 1986, Rektor USU saat itu, Prof. Dr. A.P. Parlindungan, S.H., secara resmi menerbitkan SK penetapan lahan seluas 750 meter persegi bagi Persekutuan Iman Warga Kristen (PIWK) Kampus USU dengan status hak pakai khusus untuk aktivitas kerohanian.
An, salah satu jemaat sekaligus pengurus gereja, membeberkan bahwa akar masalah ini murni persoalan internal terkait mandeknya regenerasi kepengurusan majelis. Mayoritas majelis lama merupakan profesor pendiri yang kini telah berusia lanjut.
"Niat kami untuk meregenerasi struktural pengurus harian justru berujung pada penolakan penahbisan oleh majelis lama," ungkapnya.
Kondisi makin keruh ketika majelis secara sepihak menyeret masalah ini ke ranah rektorat USU. Penutupan paksa gedung dengan dalih "renovasi" dinilai jemaat sangat tidak berdasar karena tidak ada urgensi perbaikan fisik. An juga mempertanyakan kejanggalan pengangkatan Ketua PIWK baru yang dinilai menabrak mekanisme AD/ART, serta menegaskan bahwa pendeta yang telah 20 tahun melayani di chapel tersebut memiliki legalitas resmi dari sinode asalnya dan PGI.
Upaya mediasi pun terkesan diskriminatif. Pdt. Gloria Balle menyayangkan pembatasan ruang dialog yang tidak melibatkan jemaat secara utuh. Ia menyebut pihaknya tidak diundang secara layak. Secara sepihak, aturan mediasi membatasi kehadiran di mana hanya tiga perwakilan jemaat yang diizinkan masuk ke ruang rapat.
MUKI Sumut Turun Tangan
Merespons eskalasi pelarangan ibadah ini, Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara, Dedy Mauritz Simanjuntak, S.H., dan timnya bergerak memberikan pendampingan.
Bersama jajaran LBH MUKI di antaranya Egbert Budiman, Mandala, Anesty Singarimbun, serta jajaran pengurus lain seperti Milkho Legie, Richard Simangunsong, Edward Septa, Fian, dan Samson MUKI mengecam keras intervensi berlebihan dari pihak rektorat.
Egbert menyampaikan bahwa klien mereka masih memiliki legalitas yang sah dan meminta pihak yang mengatasnamakan PIWK baru meminta menunjukkan SK kepengurusan, namun perwakilan tim sekuriti menyampaikan hanya berdasarkan SK Wakil Rektor.
"Kami minta tim anda menunjukkan SK PIWK, tanpa itu kami meragukan pengangkatan kepengurusan anda," ucapnya.
Sementara Ketua MUKI Sumut, Dedy Mauritz Simanjuntak menyesalkan tindakan pelarangan ibadah yang dilakukan pihak mereka beberapa waktu lalu sembari menunjukkan barang bukti spanduk penolakan ibadah dan video pemasangan pagar seng di lokasi gereja, sehingga warga kesulitan ibadah dan terpaksa mendobrak Ia mendesak agar persoalan diselesaikan di ranah internal tanpa merampas hak konstitusional warga untuk beribadah.
Terkait upaya pengosongan paksa yang mengatasnamakan Universitas Sumatera Utara, Dedy menyampaikan tiga desakan tegas:
Jaga Marwah Pendidikan: Nama besar USU di bawah Kementerian Pendidikan ikut terseret. MUKI meminta Rektor dan jajarannya menunjukkan cara penyelesaian yang elegan dan beradab, mengingat peribadahan umat Kristen di tempat tersebut sudah berlangsung puluhan tahun.
Hentikan Pengosongan: MUKI mendesak agar segala bentuk upaya pengosongan segera dihentikan. Tidak ada urgensi mendesak untuk revitalisasi. Berikan ruang bagi pihak internal untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri demi menyelamatkan nama besar USU sebagai lembaga pendidikan terhormat.
Intervensi Kementerian: Meminta Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk segera turun tangan melakukan langkah antisipatif demi mencegah konflik yang lebih luas, mengingat isu peribadatan adalah hal yang sangat sensitif.
MUKI berkomitmen akan terus menyiagakan tim hukumnya untuk melakukan pendampingan penuh hingga hak beribadah jemaat Gereja Oikumene USU dipulihkan. (HM)
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)