Keterangan Gambar : Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Senin (15/7/2024).
RADARMEDAN.COM, JAKARTA – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diberikan oleh Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Senin (15/7/2024).
Penghargaan ini diberikan kepada Provinsi Sumut, sebagai daerah yang telah menyalurkan pembiayaan 100% kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), TNI dan Polri. Tentunya, dana tersebut guna menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2004.
“Dalam kesempatan ini, kami juga mengapresiasi kepada Pemda yang telah menyalurkan 100% baik kepada KPUD, Bawaslu, maupun TNI/Polri, bahkan daerah-daerah ini akan kita berikan di wilayah Jawa dan Sumatera, ada lima Pemda, penghargaan berupa piagam. Penghargaan ini kita berikan sebagai salah satu komitmen dan juga penghargaan dalam merealisasikan ketentuan perundang-undangan secara tepat waktu,” jelas Maurits.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) dan stakeholder terkait memiliki peran penting juga strategis dalam menyukseskan pesta demokrasi.
“Tentunya di daerah kami berharap dapat berjalan lancar Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tambahkan satu lagi adalah stabilitas keamanannya terjamin. Maka sebenernya selain hibah kepada KPUD, Bawaslu perlu pengawas juga, perlu pengamanan maka diperlukan hibah kepada TNI/Polri. Ini lah sebenernya dukungan yang perlu segera kita selesaikan, kita tuntaskan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Maurits juga memberikan atensi terkait daerah yang masih belum menyalurkan keseluruhan pendanaan Pilkada, agar segera menyalurkan dana tersebut. Hal ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan Pilkada dapat terjamin pelaksanaannya.
“Kami mohon Pemerintah Daerah berkomitmen, menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Pemerintah Daerah,” ujar Maurits.
Karena itu, diharapkan juga, melalui Rapat Asistensi ini dapat menyamakan persepsi dan melahirkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota, dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di seluruh Indonesia.
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)