Gubernur Bobby Usulkan 4 Skema Satukan Potensi Ekonomi 10 Provinsi se-Sumatera
Oleh : Radar Medan | 09 Sep 2026, 20:22:31 WIB | 👁 51 Lihat Umum
Keterangan Gambar : Gubernur Bobby Usulkan 4 Skema Satukan Potensi Ekonomi 10 Provinsi se-Sumatera MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan empat skema kerja sama untuk menyatukan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang merupakan rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026). Skema pertama yang diusulkan adalah integrasi rantai nilai komoditas unggulan, dari basis produksi menjadi basis industri. Bobby mencontohkan kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini baru menghasilkan sekitar 120 produk turunan, sehingga masih terbuka ruang untuk memperkuat hilirisasi di seluruh wilayah Sumatera. Skema kedua adalah pengembangan kawasan yang terintegrasi antarprovinsi, khususnya pada sektor logistik. Bobby mengungkapkan, jalur logistik menyumbang sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera. Karena itu, Bobby mengusulkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi dengan komoditas yang memiliki kemiripan, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan konektivitas tersebut, hasil bumi dari wilayah-wilayah tersebut dapat dipusatkan dan diekspor melalui jalur logistik internasional yang lebih efisien, termasuk memanfaatkan jalur Selat Malaka dan Samudra Hindia untuk membidik pasar Tiongkok dan India. Skema ketiga adalah kerja sama berbasis proyek dan tepat waktu (on-time), yang menurut Bobby selama ini masih banyak berhenti pada tahap wacana. Sebagai turunannya, ia mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatera sebagai alternatif pembiayaan proyek kawasan, serupa dengan konsep Danantara di tingkat nasional. Selain itu, Bobby mengusulkan sindikasi perbankan pembangunan daerah (BPD) yang melibatkan delapan BPD milik 10 provinsi di Sumatera. Skema keempat adalah menjaga stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Terkait hal tersebut, Bobby menyampaikan bahwa Pemprov Sumut telah membangun gudang penyangga (buffer stock) pangan di Pulau Nias yang terintegrasi dengan akses pelabuhan untuk membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan tersebut. “Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah,” kata Bobby. Bobby menyebut Sumatera telah memiliki skala ekonomi, pasar, dan produksi yang besar. Karena itu, menurutnya, yang dibutuhkan bukan lagi sekadar mencari potensi baru, melainkan strategi untuk menghubungkan potensi antarwilayah menjadi kekuatan bersama. "Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatra. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia," kata Bobby. Bobby memaparkan sejumlah data yang menjadi dasar usulan tersebut. Pada triwulan I 2026, Pulau Sumatera berkontribusi sebesar 22,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara lebih dari Rp1.361 triliun. Pada semester I 2026, kontribusi tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun. Dari sisi kependudukan, Sumatera menyumbang 21,9 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara dari sisi komoditas, sejumlah produk unggulan Sumatera memiliki kontribusi terhadap produksi nasional di atas 40 persen, antara lain karet sebesar 75 persen, kopi 74 persen, dan kelapa sawit lebih dari 55 persen. Selain itu, komoditas kelapa dan tebu berkontribusi di atas 30 persen terhadap produksi nasional. Sementara kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing berkontribusi di atas 20 persen. Meski memiliki skala produksi yang besar, Bobby menilai kontribusi PDRB Sumatera sebesar 22,08 persen terhadap perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan. Perekonomian Sumatera saat ini masih banyak berbasis produksi, sementara pergeseran menuju basis industri dan pengolahan dinilai masih memiliki ruang yang besar untuk dikembangkan. Untuk itu, Bobby mengusulkan empat skema kerja sama yang dapat dilakukan secara bersama oleh seluruh provinsi di Sumatera. Gubernur Jambi Al Haris berharap kerja sama antardaerah tersebut dapat terus berlanjut. Dengan demikian, Sumatera diharapkan menjadi satu kawasan dengan pemerataan pembangunan yang semakin baik. Ia juga menyatakan sepakat dengan usulan yang disampaikan Gubernur Bobby Nasution. “Yang penting adalah komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatera ini," kata Al Haris. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, dan Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor.**(H17/DISKOMINFO SUMUT) FOTO Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution, Bersama Mentri Dalam Negri Muhammad Tito Karnavian, beserta Gubernur dan Wakil Gubernur se-Sumatera, mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur Se Sumatera dalam rangka pertemuan tingkat Mentri, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Lantai 2 Ballroom JW marriot Hotel Medan, Rabu (9/9/2026)
RADARMEDAN.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan empat skema kerja sama untuk menyatukan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang merupakan rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026).
Skema pertama yang diusulkan adalah integrasi rantai nilai komoditas unggulan, dari basis produksi menjadi basis industri. Bobby mencontohkan kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini baru menghasilkan sekitar 120 produk turunan, sehingga masih terbuka ruang untuk memperkuat hilirisasi di seluruh wilayah Sumatera.
Skema kedua adalah pengembangan kawasan yang terintegrasi antarprovinsi, khususnya pada sektor logistik. Bobby mengungkapkan, jalur logistik menyumbang sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera.
Karena itu, Bobby mengusulkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi dengan komoditas yang memiliki kemiripan, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan konektivitas tersebut, hasil bumi dari wilayah-wilayah tersebut dapat dipusatkan dan diekspor melalui jalur logistik internasional yang lebih efisien, termasuk memanfaatkan jalur Selat Malaka dan Samudra Hindia untuk membidik pasar Tiongkok dan India.
Skema ketiga adalah kerja sama berbasis proyek dan tepat waktu (on-time), yang menurut Bobby selama ini masih banyak berhenti pada tahap wacana. Sebagai turunannya, ia mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatera sebagai alternatif pembiayaan proyek kawasan, serupa dengan konsep Danantara di tingkat nasional.
Selain itu, Bobby mengusulkan sindikasi perbankan pembangunan daerah (BPD) yang melibatkan delapan BPD milik 10 provinsi di Sumatera.
Skema keempat adalah menjaga stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Terkait hal tersebut, Bobby menyampaikan bahwa Pemprov Sumut telah membangun gudang penyangga (buffer stock) pangan di Pulau Nias yang terintegrasi dengan akses pelabuhan untuk membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan tersebut.
“Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah,” kata Bobby.
Bobby menyebut Sumatera telah memiliki skala ekonomi, pasar, dan produksi yang besar. Karena itu, menurutnya, yang dibutuhkan bukan lagi sekadar mencari potensi baru, melainkan strategi untuk menghubungkan potensi antarwilayah menjadi kekuatan bersama.
"Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatra. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia," kata Bobby.
Bobby memaparkan sejumlah data yang menjadi dasar usulan tersebut. Pada triwulan I 2026, Pulau Sumatera berkontribusi sebesar 22,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara lebih dari Rp1.361 triliun. Pada semester I 2026, kontribusi tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun.
Dari sisi kependudukan, Sumatera menyumbang 21,9 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara dari sisi komoditas, sejumlah produk unggulan Sumatera memiliki kontribusi terhadap produksi nasional di atas 40 persen, antara lain karet sebesar 75 persen, kopi 74 persen, dan kelapa sawit lebih dari 55 persen.
Selain itu, komoditas kelapa dan tebu berkontribusi di atas 30 persen terhadap produksi nasional. Sementara kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing berkontribusi di atas 20 persen.
Meski memiliki skala produksi yang besar, Bobby menilai kontribusi PDRB Sumatera sebesar 22,08 persen terhadap perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan. Perekonomian Sumatera saat ini masih banyak berbasis produksi, sementara pergeseran menuju basis industri dan pengolahan dinilai masih memiliki ruang yang besar untuk dikembangkan.
Untuk itu, Bobby mengusulkan empat skema kerja sama yang dapat dilakukan secara bersama oleh seluruh provinsi di Sumatera.
Gubernur Jambi Al Haris berharap kerja sama antardaerah tersebut dapat terus berlanjut. Dengan demikian, Sumatera diharapkan menjadi satu kawasan dengan pemerataan pembangunan yang semakin baik.
Ia juga menyatakan sepakat dengan usulan yang disampaikan Gubernur Bobby Nasution.
“Yang penting adalah komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatera ini," kata Al Haris.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, dan Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor.(FS)/PE
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik.
Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut.
Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .