PGI Soroti Ancaman TPPO terhadap Pekerja Migran, Gereja Diminta Jadi Suara bagi yang Tertindas

RADARMEDAN.COM, PEMATANGSIANTAR – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyoroti ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dapat membayangi pekerja migran. Gereja diminta tidak hanya hadir ketika persoalan sudah terjadi, tetapi ikut mengambil peran dalam memberikan edukasi, melakukan pencegahan hingga mendampingi pekerja migran.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Umum PGI, Pdt. Lenta Enni Simbolon, melalui teleconference dalam Sharing Meeting “Gereja dan Pekerja Migran” yang berlangsung di GKPS Paniel, Jalan Pdt. J. Wismar Saragih, Kota Pematangsiantar, Senin (7/9/2026).

Kegiatan tersebut mempertemukan unsur gereja, pemerintah, kepolisian, organisasi masyarakat sipil dan sejumlah lembaga mitra untuk membahas migrasi aman, perlindungan pekerja migran serta upaya pencegahan TPPO.

Menurut Lenta, keinginan bekerja ke luar negeri umumnya didorong harapan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, pekerja migran juga menghadapi berbagai risiko apabila proses keberangkatan dan penempatan tidak dilakukan sesuai ketentuan.

Mulai dari penipuan, eksploitasi, kekerasan, perlakuan tidak manusiawi hingga perdagangan orang.

Karena itu, menurut PGI, gereja mempunyai peran penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sebelum mengambil keputusan bekerja ke luar negeri.

“Gereja tidak boleh hanya hadir sebagai penghibur ketika seseorang mengalami persoalan. Gereja juga dipanggil menjadi suara kenabian yang membela hak-hak mereka yang tertindas,” ujar Lenta.

Ia menegaskan, pelayanan kepada pekerja migran tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan sosial.

“Pelayanan gereja terhadap pekerja migran bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga bagian dari panggilan iman dan kesaksian gereja di tengah dunia,” katanya.

PGI memandang isu hak asasi manusia sebagai salah satu perhatian penting dalam pelayanan gereja. Dalam konteks pekerja migran, penghormatan terhadap hak dan martabat manusia harus menjadi bagian dari upaya pencegahan eksploitasi.

GKPS: Gereja Harus Bergerak Sebelum Masalah Terjadi

Ephorus GKPS, Pdt. John Christian Saragih, S.Th., M.Sc., mengatakan gereja tidak boleh menunggu sampai masyarakat menjadi korban baru memberikan pendampingan.

Menurutnya, gereja harus mengambil langkah sejak dari tahap edukasi.

“Gereja tidak hanya hadir ketika persoalan sudah terjadi, tetapi juga harus memberikan edukasi, membangun kesadaran, melakukan pencegahan, dan memberikan perlindungan,” ujarnya.

John Christian mengatakan gereja juga perlu memperkuat jejaring lintas wilayah. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membantu penyebaran informasi mengenai migrasi aman kepada jemaat dan masyarakat.

Pelayan gereja, pemuda hingga jemaat juga perlu dibekali pemahaman mengenai berbagai risiko yang dapat dihadapi pekerja migran.

“Kami berharap gereja semakin mampu hadir untuk mencerahkan, mengajarkan, melindungi, dan memperjuangkan martabat manusia serta menolak segala bentuk eksploitasi,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, Robert Samosir, saat ditemui dihalaman gereja, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga.

Menurutnya, pelindungan pekerja migran tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah daerah perlu membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, imigrasi serta lembaga penempatan dan pelatihan.

Robert juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran bekerja di luar negeri.

“Kita harus memastikan apakah perusahaan atau lembaga penempatan tersebut benar-benar resmi dan legal. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, imigrasi, dan lembaga penempatan,” katanya.

Ia juga mengingatkan persoalan dokumen dan visa.

“Jangan sampai masyarakat berangkat ke luar negeri dengan alasan tertentu, tetapi kemudian bekerja tanpa dokumen dan visa kerja yang sesuai. Hal seperti ini harus kita waspadai bersama,” ujarnya.

Sharing Meeting tersebut turut menghadirkan perwakilan Pemerintah Pemko Pematangsiantar, perwakilan Polda Sumatera Utara, Kasubdit III Ditres PPA/PPO AKBP Deddi Zunaedi H., S.E., serta Kanit PPA Polres Pematangsiantar Ipda Danu Siregar.

Sejumlah organisasi dan lembaga juga hadir, di antaranya PGI Sumut, HKI, CGN Pematangsiantar, HKBP, GTDI, UEM Regional Asia, LBH Zatun GKPS, GKI Sumut, Organisasi Mitra Perempuan dan WCC GBKP, perwakilan GKLI, GBKP, GMI, BNKP, GMB, serta unsur pemerintah dan media.

Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi. Jejaring antara gereja, pemerintah, kepolisian dan organisasi masyarakat sipil didorong dapat diterjemahkan dalam langkah konkret.

Terutama dalam memberikan informasi migrasi aman, memastikan masyarakat memahami prosedur keberangkatan dan penempatan, serta membuka akses pendampingan bagi pekerja migran yang menghadapi persoalan.

Bagi PGI, gereja memiliki tanggung jawab moral untuk berdiri bersama kelompok yang rentan.

Bukan hanya ketika persoalan telah terjadi, tetapi sejak masyarakat mulai mengambil keputusan untuk bekerja dan mencari penghidupan di luar negeri.(Jait)/pe

Berita Terkait

• Hadapi Era 4.0 Ketua PWI Sumut : Wartawan Harus Tingkatkan Kemampuan
• Ratusan Bikers Ramaikan Ultah ke 3 Rider Max Community (RMC) di Komplek CBD Polonia
• Komunitas Ojek Online Maxim Batam Menyerahkan Surat Petisi kepada Komisi III DPRD Batam
• Bupati Karo Hadiri Natal Perdana di GPdi Imanuel Berastagi

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan