RADARMEDAN.COM, SIMALUNGUN - adanya dugaan kutipan uang masuk kelokasi objek wisata Bah Damanik sebesar Rp.5.000, - yang dilakukan inisial "MS" tanpa menggunakan tanda terima pembayaran berupa karcis diduga tidak sesuai dengan regulasi pemerintah kabupaten Simalungun, Rabu (10/05/2023).
Atas hal tersebut, awak media mengkonfirmasi Richardo Sinaga selaku salah satu Kabid di Dinas DPPKAD pada hari Senin (08/05) sekira pukul 14.21 WIB untuk memperjelas perihal ada atau tidaknya restribusi atau pajak restribusi ke Pemkab Simalungun, tetapi Richardo menyampaikan agar berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata.
"Siang laeku.. Kurasa lebih pas nanti lae komunikasi dengan bidang nya langsung ya lae..Mungkin bisa juga berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata lae..," tulisnya.
Tidak sampai disitu, awak media mengkonfirmasi Kadis Pariwisata Fikri Damanik melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Burhan Damanik pada hari Selasa, (09/05) sekira pukul 11.53 WIB.
Burhan Damanik membenarkan jika Pemandian bah Damanik merupakan salah satu objek wisata yang telah di data oleh Pemkab Simalungun.
"Bah Damanik memang salah satu objek wisata di pemkab Simalungun," ujarnya.
Terkait apakah restribusi ada atau tidak atas lokasi tersebut, Burhan menyarankan untuk konfirmasi kepala bidang pemasaran Dinas Pariwisata.
Kepala bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata Lasmaria Situmorang saat dikonfirmasi pada hari Rabu, (10/05) sekira pukul 10.05 WIB, menyampaikan jika pemandian bah Damanik merupakan salah satu objek wisata yang didata di Pemkab Simalungun.
"Memang benar jika bah Damanik adalah salah satu objek wisata dan telah didata oleh dinas pariwisata pemkab Simalungun, tetapi untuk restribusi atau pajak restribusi itu belum ada regulasinya, "ungkapnya.
Lasmaria menjelaskan, apabila ada kutipan atau restribusi yang dilakukan maka itu dilakukan oleh pengelola sendiri bukan oleh dinas pariwisata.
"Sebenarnya, Pok Darwis itu pernah kami mediasi akan tetapi hasil mediasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, tapi jika untuk pengelolaan itu, maka dikelola oleh orang setempat. Perihal hasil mediasi saat itu, maka bisa dikonfirmasi langsung ke camat atau pangulu setempat untuk lebih jelas," ujarnya dan menekankan jika tidak ada penerapan restribusi atau pajak restribusi di lokasi objek wisata seperti bah Damanik dan untuk seluruh objek wisata di wilayah Pemkab Simalungun masih gratis sesuai regulasi saat ini. (Andrew Panjaitan/PR)
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
