RADARMEDAN.COM - Masyarakat adat di berbagai belahan dunia makin terdesak akibat pembangunan dan perkembangan teknologi.
Di Sápmi, Skandinavia Utara, wilayah Arktik mengalami peningkatan suhu empat kali lebih cepat dibandingkan wilayah lain, yang merugikan sektor mata pencaharian dan budaya masyarakat Sámi, terutama akses mereka terhadap sumber daya alam tradisional seperti rusa kutub dan ikan salmon.
Misalnya, salju mencair seiring meningkatnya suhu udara, lalu membeku kembali dengan laju yang semakin cepat sehingga membentuk lapisan es yang menghalangi rusa kutub menjangkau sumber makanan di bawahnya. Akibatnya, semakin banyak rusa yang mati kelaparan.
"Ini sangat berat bagi budaya dan mata pencaharian kami," ujar Tuomas Aslak Juuso, Wakil Presiden Sámediggi (Parlemen Sámi) di Finlandia, rilis yang diterima media ini, Minggu 30/8/2026.
Suku Sámi adalah satu-satunya masyarakat adat yang diakui secara resmi di Uni Eropa.
Populasi mereka yang diperkirakan berkisar antara 80.000 hingga 100.000 jiwa, tersebar di wilayah Norwegia, Finlandia, Swedia, dan Rusia.
"Kelangsungan hidup rusa kutub dan kelangsungan mata pencaharian serta budaya kami menjadi tanda tanya," ujar Juuso dalam pertemuan Mekanisme Ahli PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (EMRIP) di Jenewa Juli 2026. .
Ratusan masyarakat adat berkumpul di markas besar PBB di Jenewa untuk menghadiri pertemuan tahunan EMRIP.
Mereka membahas berbagai macam hal, mulai dari perubahan iklim hingga kolonialisme, serta isu-isu lain yang berdampak pada tanah air mereka.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah delegasi menuding negara mereka masing-masing lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan mengorbankan kelestarian lahan, yang berujung pada kerusakan lingkungan.
Studi baru jurnal Ecological Economics menemukan bahwa tiga dari lima orang lebih memilih perlindungan lingkungan dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Jurnal ini didasarkan pada survei terhadap hampir 160.000 orang di 92 negara.
Para delegasi menyatakan bahwa menyuarakan aspirasi secara kolektif dan menunjukkan solidaritas bersama dalam perjuangan serupa menegaskan pentingnya upaya masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri serta mempertahankan wilayah mereka.
"Ada rasa solidaritas dan tujuan bersama yang riil," ujar Kym Hamilton, dari Iwi (bangsa M?ori) Ng?ti Kahungunu, Ng? Rauru, dan Ng?ti Raukawa di Aotearoa (Selandia Baru).
"Menurut saya, di EMRIP ada jauh lebih banyak kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, dan melakukan aksi secara kolektif," ujarnya.
Terhambat birokrasi
Salah satu hambatan terbesar yang teridentifikasi adalah pembatasan peserta yang dapat berpartisipasi dalam berbagai pertemuan PBB. Termasuk pertemuan yang membahas isu dan kepentingan masyarakat adat secara langsung seperti yang terkait dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang membawahi EMRIP.
Struktur PBB saat ini memerlukan partisipasi melalui negara anggota atau lembaga masyarakat sipil yang terdaftar seperti organisasi non-pemerintah (LSM), institusi akademis, atau organisasi masyarakat adat yang terakreditasi.
Beberapa lembaga seperti EMRIP dapat memberikan saran kepada sejumlah negara mengenai upaya memperkuat hak asasi manusia dan menyuarakan aspirasi masyarakat adat.
Lembaga-lembaga ini juga menyediakan wadah bagi komunikasi dan kerja sama antara negara anggota dan masyarakat adat dalam menghadapi berbagai tantangan baru seperti AI, darurat iklim, dan konflik.
Alih-alih dapat bertemu dengan para ahli di bidang tersebut, para perwakilan masyarakat adat yang tidak lolos akreditasi tidak dapat mengikuti pertemuan tahunan PBB tersebut.
Tidak seperti prediksi handicap hari ini yang simpel dan mudah dipahami, fenomena ini mengingatkan kita pada politik Etis zaman pemerintah kolonial.(r/pe)
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)