Keterangan Gambar : Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis Untuk Keadilan Ekologis di Sumut (Sekber-Gokesu) beraudiensi dengan Pemerintah Kabupaten Toba, Selasa (07/04/26).
RADARMEDAN.COM,TOBA - Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis Untuk Keadilan Ekologis di Sumut (Sekber-Gokesu) beraudiensi dengan Pemerintah Kabupaten Toba yang disambut langsung oleh Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu bersama Sekda Toba Paber Napitupulu didampingi oleh sejumlah pimpinan OPD di ruang rapat Staf Ahli pada Selasa (07/04/26).
Dalam audiensi tersebut, Sekber-Gokesu menyampaikan opsi penyelesaian masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat dengan pihak PT. TPL yang ijinnya telah dicabut oleh Kementerian Kehutanan. Opsi yang disampaikan dalam audiensi tersebut adalah Menerbitkan SK Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat serta Revisi Kawasan Hutan, dua opsi ini diharapkan dapat berjalan secara bersamaan.
Rocky Pasaribu, Direktur KSPPM yang tergabung dalam Sekber-Gokesu menyampaikan bahwa opsi tersebut dinilai akan lebih mudah karena tidak lagi melibatkan pihak ke tiga yaitu PT. TPL. Terlebih di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir telah Menerbitkan SK Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat sehingga sejumlah kelompok Masyarakat Hukum Adat di 3 Kabupaten Tersebut telah mendapat pengakuan.
Sementara untuk revisi kawasan hutan, Rocky menyampaikan bahwa Bupati Toba dapat menyampaikan permohonan ke Kementerian Kehutanan agar sebagian eks konsesi PT. TPL dapat dialihkan menjadi APL (Areal Penggunaan Lain).
Anggota DPRD Toba Candrow Manurung yang turut hadir dalam audiensi tersebut menyampaikan agar apa yang disampaikan oleh masyarakat melalui Sekber-Gokesu dapat diterima oleh Pemkab Toba.
"Jika memang ada jalan menempuh apa yang ditawarkan oleh masyarakat, saya pikir itu dapat ditempuh sepanjang tidak melanggar regulasi," kata Candrow Manurung.
Tawaran yang disampaikan oleh Sekber-Kogesu tersebut disambut baik oleh Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu. Beliau menyampaikan bahwa SK Tim Identifikasi dan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Toba yang sebelumnya telah ia tandatangani akan direvisi ulang dan melibatkan KSPPM, AMAN, Sekber-Kogesu, BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) dan DPRD Toba ke dalam tim tersebut.
"Saya minta teman-teman perwakilan BRWA, KSPPM, AMAN, Sekber, dan DPRD masuk dalam tim verifikasi dan identifikasi masyarakat hukum adat. Saya minta SK ini diperbaharui dan Kamis minggu ini sudah harus saya tandatangani. Supaya kita sama-sama berkolaborasi menyelesaikan masalah ini," kata Bupati.
Selanjutnya, jika SK tersebut telah ditandatangani, Bupati meminta agar tim segera bekerja dan berkunjung ke Kabupaten tetangga yang telah menerbitkan SK Pengakuan Masyarakat Adat. "Saya minta dalam 2 minggu berikutnya tim study banding ke kabupaten tetangga yang telah menerbitkan SK Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat. Selanjutnya kita bertemu lagi membahas hasil kerja tim ini untuk menentukan langkah berikutnya," lanjut Bupati.
Sementara terkait dengan revisi kawasan hutan, Bupati menegaskan bahwa saat ini pengajuan tersebut sedang berproses. Adapun kawasan yang diajukan berada di Kecamatan Silaen, Kecamatan Borbor dan Kecamatan Habinsaran seluas 580 hektar.
"Kemarin kita dikumpulkan bapak Luhut Panjaitan di Jakarta, dan ditindaklanjuti dengan membuat permohonan ke Kementerian Kehutanan. Ini sedang berproses pengajuan seluas 580 hektar untuk 3 kecamatan eks konsesi TPL yang APL. Nanti kita dapat cocokkan datanya dengan data yang dimiliki oleh teman-teman dari Sekber," sebut Bupati menjelaskan kepada Sekber-Gokesu yang hadir.
Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba tidak pernah berniat mempersulit upaya yang ditempuh oleh masyarakat, namun tetap harus berada dijalur dan regulasi yang tepat.
Solusi yang ditawarkan ini disambut baik Sekber-Gokesu, melalui Ketua Sekber Gerakan Oikumenis Untuk Keadilan Ekologis di Sumut, Pastor Walden Sitanggang OFMCap,
mereka menyampaikan terimakasih kepada Bupati Toba atas solusi yang diberikan.
"Terima kasih atas kesediaan Pak Bupati, kami sungguh mendukung solusi yang telah disampaikan oleh Pak Bupati. Kami mengucapkan terimakasih banyak untuk Bapak Bupati," sebutnya.(Asa)/pe
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
